Baca tanpa iklan
Atas dasar itu, kegiatan KLB Demokrat kubu Moeldoko Cs dibiarkan tetap berlangsung.
"Masa sih pak Jokowi membiarkan orang yang dekat dengan dia menjadi begal partai atau begal politik semacam itu secara tidak bermartabat. Ketika orang dan kekuasaan mengintervensi partai orang lain yang berada di luar pemerintahan. Apakah kepentingan pribadi atau pasifikasi kepada partai yang sedang beroposisi," ujar dia.
Di sisi lain, dia mempertanyakan sikap diam Presiden Jokowi dalam isu pengambilalihan kepimpinan partai Demokrat tersebut.
"Dia (Moeldoko) mengaku didukung oleh Pak Lurah dan didukung sejumlah menteri yang lain. Maka kami mengirim surat untuk bertanya kepada Presiden Jokowi karena kan dia bosnya tuh. Benar nggak kata-kata Pak Moeldoko ini bahwa dia sepengetahuan dia pak Jokowi dan disetujui sejumlah menteri. Kita tidak percaya," jelas dia.
Menanggapi itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin pun angkat bicara.
Menurut Ali Mochtar Ngabalin, sebagai seorang intelektual Andi Mallarangeng seharusnya mengerti bahwa tidak semua masalah atau urusan dikaitkan dengan Presiden.
"Bang Andi seorang intelektual mengerti tentang ilmu politik, mengerti sosiologi politk, dan sebagainya.
Seharusnya mengerti tidak semua hal bisa dikaitkan dengan istana," kata Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Minggu (7/3/2021).
Menurut dia, dengan terus menyeret nama Jokowi, seolah olah Andi Mallarangeng dan lainnya tidak memiliki bahan dalam menyelesaikan masalah di internal partai.
Menurut Ali Mochtar Ngabalin didapuknya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa ( KLB) di Deli Serdang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan.
Adanya Partai kader Demokrat yang meminta Moeldoko menjadi pemimpin partai merupakan urusan pribadi.
"Ada DPC, DPD datang ngopi ke Pak Moeldoko, lalu didapuk sebagai ketua umum, itu pribadi, keputusan pribadi, engga usah dikait-kaitkan dengan Presiden, masa sedikit-sedikit presiden," katanya.
Menurut Ali, Moeldoko merupakan mantan prajurit yang berkarir dari bawah. Sehingga kemudian menjadi Panglima TNI.
Moeldoko tahu etika dan apa yang harus dilakukan saat diminta menjadi ketua umum.
"Tidak usah diajarkan bebek berenang, pak Moeldoko itu Jenderal bintang 4 , doktor cum laude, Mantan Panglima, berkarir dari bawah mengerti dia tentang itu," katanya.