Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian telah melantik Heru Budi Hartono untuk menggantikan Anies Baswedan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Dalam hal ini, Heru mempunyai banyak tugas berat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta.
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas.
Dia juga mengingatkan agar mantan Kepala Sekretariat Kepresidenan itu bisa langsung tancap gas dalam memimpin Jakarta.
Warga Jakarta menaruh harapan besar agar semua permasalahan yang di tinggalkan Anies Baswedan dapat diselesaikan dengan baik.
"Pak Heru harus segera tancap gas. Beban dipundak Pak Heru sangat berat, harapan warga agar permasalahan seperti banjir dan kemacetan serta tata ruang bisa ditangani dengan baik dan cepat," kata Kenneth dalam keterangan tertulis, Selasa (18/10/2022).
Baca juga: Masih Banyak PMKS Keliaran di Jakarta, Pj Gubernur Heru Budi Langsung Cari Kepala Dinsos
Pria yang akrab disapa Bang Kent ini pun mengingatkan kepada Heru Budi terkait permasalahan soal banjir menjadi penyelesaian yang sangat rumit. Banjir terjadi karena berhubungan dengan sungai yang dangkal, drainase yang buruk, hingga menyebabkan air hujan sulit di serap oleh tanah.
"Masalah banjir ini sangat rumit, karena sungai yang dangkal dan sistem drainase yang buruk," beber Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP DKI Jakarta itu.
Kent pun meminta kepada Heru untuk memodifikasi dan melanjutkan program Anies Baswedan yang belum dituntaskan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, ada sejumlah janji kampanye Anies Baswedan yang belum dituntaskan.
"Program-program yang belum selesai di zaman Anies bisa modifikasi dan dilanjutkan, saya berharap Pak Heru harus fokus pada program pembangunan paling krusial dan lebih prioritas, jangan nanti malah memilih kegiatan yang perencanaannya butuh kajian terlalu lama, yang ada malah buang-buang waktu dan tidak efisien," sambungnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu pun membeberkan sejumlah pekerjaan rumah Anies Baswedan yang belum diselesaikan dengan baik, merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar, penyediaan lapangan pekerjaan untuk warga DKI Jakarta, menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta, dan memperluas cakupan serta memperbaiki kualitas layanan air bersih, normalisasi sungai, pengerukan lumpur secara serentak dan rutin serta terakhir terkait penanganan sampah.
Kent pun membeberkan persoalan sulitnya akses air bersih di Jakarta yang dapat ditemui pada pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu di Jakarta, akibat swastanisasi air.
"Kualitas air di DKI Jakarta yang kian hari kian memburuk, pasokan air yang kerap terhambat akibat kecilnya daya jangkau air, mutu/kualitas air yang buruk, dan memburuknya kualitas air tersebut tentu saja akan berakibat pada air yang tidak layak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat, serta masih tingginya penggunaan air tanah di Jakarta menjadi salah satu bukti bahwa kurangnya sosialisasi akan efek dari penggunaan air tanah terutama masalah penurunan permukaan tanah," tutur Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.
Lalu, terkait soal naturalisai sungai sebagai solusi penanganan banjir. Selama lebih dari tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak kunjung memaksimalkan program naturalisasi Sungai Ciliwung yang digadang-gadangnya sebagai salah satu solusi mengatasi banjir.
Baca juga: Warga Jakarta Bisa Bebas Mengadu di Balai Kota, Heru Budi Hartono Mau Mendengar Keluhan Warganya
"Anies baru merampungkan naturalisasi Kanal Banjir Barat segmen Shangri La-Karet, Jakarta Pusat, dengan lebar 8 meter. Bantaran sungai yang sudah dirapikan, dibeton. Dan kegiatan pembetonan sungai ini tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai yang dimaksud oleh Anies saat baru dilantik menjadi Gubernur DKI," ketus Kent.
Dan juga soal penanganan sampah di DKI Jakarta, menurutnya, pengelolaan sampah Jakarta masih sepenuhnya mengandalkan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk kurang lebih 8.000 ton sampah per hari.