Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dr Gamal Albinsaid tidak setuju dengan program siswa bermasalah masuk barak militer yang digagas Dedi Mulyadi.
Hal ini sejalan dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat asal PDIP Ono Surono yang menolak tegas kebijakan Dedi Mulyadi terkait program barak militer.
Diketahui, PKS bukan cuma tidak setuju dengan program barak militer Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sebelumnya, PKS juga menganggap gaya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memimpin tanpa diskusi dan one man show.
Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menyayangkan kebijakan Dedi Mulyadi yang cenderung dikeluarkan secara sepihak dan langsung dipublikasikan melalui media sosial tanpa melibatkan diskusi dengan para pakar dan DPRD.
Kini, politikus muda PKS sekaligus Anggota DPR RI dr Gamal Albinsaid memberikan alasan penolakan terhadap program siswa nakal masuk barak militer yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Gubernur Jabar punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyelesaikan lebih dari setengah juta anak di Jabar yang putus sekolah," tulis Gamal dikutip TribunJakarta dari akun instagram terverifikasi @gamalalbinsaid, Selasa (20/5/2025).
"Anggaran Rp 6 miliar dari APBD untuk 900 anak yang disebut nakal itu perlu kita bandingkan dengan data yang menunjukkan 658.831 anak di Jabar yang tidak bersekolah," sambungnya.
dr Gamal pun memberikan data yakni berupa 164.631 anak di Jabar drop out (DO), 198.570 anak di Jabar lulus tidak melanjutkan (LTM), 295.530 anak di Jabar belum pernah bersekolah (BPB).
Gamal mengatakan pendidikan militer untuk siswa tidak sesuai dengan prinsip pendidikan modern, kurang fokus pada akar masalah, menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi, serta berpotensi melanggar hak-hak anak.
"Selain berbagai penelitian yang menunjukkan ketidakefektifan pendidikan militer untuk remaja tersebut," katanya.
Gamal lalu menyampaikan pandangan terkait pendidikan militer untuk anak yang dianggap nakal.
Pertama, belum ada bukti kuat efetktivitas pendidikan militer untuk mengurangi atau menghentikan kenakalan.
"Tanpa evidence-based, maka kebijakan itu lahir dengan proses simplifikasi atau penyederhanaan dan kurangnya pemahaman mendalam atas kompleksitas pengasuhan anak," ucapnya.
Kedua, kata Gamal, pendidikan militeristik ini untuk anak itu tidak sesuai dengan prinsip pendidikan modern yang menekankan pendekatan psikologis an pembinaan karakter yang positif.
"Ketiga, kebijakan ini kurang fokus pada akar masalah," ucapnya.