Pramono Beda dari Gubernur Se-Indonesia soal Kebijakan Menkeu Purbaya, Sherly dan Mualem Kompak

Sherly menjelaskan, Maluku Utara mengalami pemotongan TKD sampai sekitar 33 persen.

"Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu, kita tahun 2025 itu Rp 10 triliun sekian di tahun 2026 itu sisa Rp 6,7 triliun.

"Jadi kita kepotong Rp 3,5 triliun. Dari Rp 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH. Jadi potongan DBH kita itu 60 persen," kata Sherly pada kesempatan yang sama dengan Mualem.

Politikus Demokrat itu berharap Menkeu Purbaya meninjau ulang kebijakan pemotonagan TKD. Sebab, anggaran yang saat ini diberikan hanya cukup untuk belanja rutin.

"Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan."

"Karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin, belanja infrastruktur jalan jembatan itu  menjadi berkurang."

"Sehingga kita minta untuk seperti tadi yang dikatakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan," jelasnya.

Sherly pun menyebut Menkeu Purbaya akan menimbang aspirasi dari APPSI.

"Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil," katanya.

Pramono Beda Sendiri

Berbeda dengan para gubernur se-Indonesia yang terwakili dalma APPSI, Gubernur Jakarta Pramono Anung justru percaya begitu saja dengan aksi pemangkasan TKD ala Menkeu Purbaya.

Menurutnya, pemerintah pusat sudah berhitung matang ketika mengurangi alokasi dana ke daerah.

DBH Jakarta sendiri dipotong sampai Rp 15 triliun oleh Menkeu Purbaya.

APBD DKI Jakarta 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp 95,35 triliun harus terkoreksi menjadi Rp 79,06 triliun.  

"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan akan menyesuaikan. Karena kami tahu langkah yang diambil pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," kata Pramono usai menerima kunjungan Menkeu Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pramono menyiasati pemotongan DBH itu dengan program Jakarta Collaboration Fund.