Kata Gubernur Pramono Soal Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat suara soal rencana kenaikan tarif Transjakarta setelah dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta dipangkas Rp15 triliun oleh pemerintah pusat.

Adapun pemangkasan ini membuat Pemprov DKI Jakarta harus berhemat, salah satunya dengan mengurangi subsidi transportasi.

Pramono pun mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih melakukan kajian terkait kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta dan transportasi umum lainnya.

“Mengenai kenaikan (tarif Transjakarta, itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Nah, sekarang ini kami belum memutuskan apapun, akb melakukan kajian,” ucapnya, Jumat (10/10/2025).

Pemerintah Jakarta disebut Pramono saat ini tengah menghitung kondisi keuangan daerah dan dampaknya bagi masyarakat.

“Karena bagaimanapun nanti pada saatnya tentu kami akan melihat apakah perlu ada penyesuaian atau enggak,” ujarnya.

Pramono bilang, saat ini tarif transportasi umum di Jakarta tergolong murah dibandingkan daerah lain.

Ia mencontohkan tarif Transjakarta yang hanya Rp3.500. Padahal, biaya sebenarnya lebih besar dan selama ini tanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Tarif di Jakarta ini, hampir semua angkutan dibandingkan dengan kota-kota di tetangga, kita jauh lebih murah,” tuturnya.

“Walaupun saya belum memutuskan ya, nanti akan kami sampaikan,” tambahnya menjelaskan.

Tuai kritik

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut bahwa meski tarif MRT dan LRT tidak naik, tarif Transjakarta yang saat ini Rp 3.500 perlu disesuaikan karena sudah diberlakukan sejak tahun 2005.

Namun, wacana ini menuai kritik keras, salah satunya dari Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia (Fakta Indonesia).

Mereka menyebut penyesuaian tarif bukanlah solusi, melainkan justru menambah beban masyarakat Jakarta yang saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi tinggi.

"Pernyataan Kadishub hanya didasarkan pada tarif konsumen, tanpa mengungkap besaran subsidi dari APBD secara transparan. Ini perlu dipertanyakan ke publik," ujar Ketua Fakta Indonesia, Ari Subagyo Wibowo, Jumat (10/10/2025).

Menurut Fakta Indonesia, rencana kenaikan tarif yang dilandasi pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI tidak bisa dijadikan alasan pembenaran.

Fakta Indonesia menduga, wacana tersebut justru mengarah pada upaya menambah porsi subsidi kepada PT Transjakarta tanpa dibarengi keterbukaan anggaran.

"Hal ini yang perlu kita pertanyakan dan dipertanggungjawabkan ke publik karena adanya pemotongan anggaran pemerintah pusat yang mencoba mewacanakan kenaikan tarif Tranjakarta dan patut diduga untuk menambah peningkatan untuk subsidi Tranjakarta," papar Ari.

Ari menegaskan, Fakta Indonesia menolak tegas wacana kenaikan tarif Transjakarta dan mendesak BUMD transportasi tersebut untuk mencari alternatif sumber pendanaan tanpa membebani pengguna.

Mereka menyarankan agar PT Transjakarta lebih kreatif dalam menggali potensi pendanaan melalui skema Non Fare Box seperti iklan di bus dan halte, penamaan halte atau "naming rights" hingga penyewaan aset milik Transjakarta.

"Kami mendukung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk terus mendorong BUMD agar lebih transparan dan inovatif. Jangan hanya mengandalkan tiket penumpang sebagai sumber pendanaan utama," tegas Ari.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga telah mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan hal tersebut.

Hal ini menyusul pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Jakarta yang mencapai Rp15 triliun.

Dengan pemangkasan ini, pendapatan Jakarta menurun drastis dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun.

Pramono bilang, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji ulang seluruh skema subsidi dan belanja nonprioritas, termasuk kemungkinan efisiensi di sektor transportasi.

Sebagai informasi, selama ini Pemprov DKI Jakarta menanggung subsidi cukup besar di sektor ini, angkanya bisa mencapai Rp15.000 per penumpang.

“Nah berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ujarnya.

Selain itu, Pramono menginstruksikan kepada seluruh dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan efisiensi ketat dalam penggunaan anggaran 2026.

Instruksi ini disampaikan setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun.

Selain itu, Pramono menginstruksikan kepada seluruh dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan efisiensi ketat dalam penggunaan anggaran 2026.

Instruksi ini disampaikan setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun.

Dibahas di DPRD

Wacana mengenai rencana kenaikan tarif Transjakarta juga telah dibahas dalam rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat tersebut, eksekutif yang diwakili Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Keuangan, Dinas Perhubungan dan BUMD transportasi memaparkan biaya publik service obligation (PSO) mencapai Rp 6 Triliun per tahun. 

PSO tersebut merupakan belanja subisi operasional moda transportasi yang ada di Jakarta yakni, Transjakarta, MRT dan LTR Jakarta. 

Transjakarta jadi yang paling besar menyerap PSO, angkanya sudah menyentuh Rp 4 Triliun lebih per tahun. 

Berita terkait

• Baca juga: Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta Dianggap Bukan Solusi, Hanya Akan Bebani Warga
• Baca juga: Politikus PSI Ingatkan Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta Tak Ganggu Kualitas Layanan
• Baca juga: Wacana Tiket Transjakarta Naik Respons Pemangkasan DBH, DPRD DKI : Sedang Dijajaki Subsidi

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita