Kapolda Metro Jaya vs Susno Duadji, 2 Jenderal Polisi Beda Suara Soal Status Tersangka Roy Suryo

Fakta Singkat:

• Kapolda Metro Jaya menyatakan penetapan Roy Suryo Cs sebagai tersangka sah
• Susno Duadji menilai kepolisian tidak bisa langsung mentersangkakan Roy Suryo Cs
• Delapan orang, termasuk Roy Suryo, ditetapkan sebagai tersangka

TRIBUNJAKARTA.COM - Perbedaan pandangan muncul di kalangan petinggi kepolisian terkait penetapan Roy Suryo Cs sebagai tersangka di kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa penetapan Roy Suryo sebagai tersangka sudah sah secara prosedur. 

Sementara itu, pensiunan jenderal polisi, Komjen Pol (Purn), mengatakan sebaliknya. 

Ia menilai pihak kepolisian tidak bisa langsung mentersangkakan Roy Suryo Cs sebelum dibuktikan keaslian ijazah lewat mekanisme hukum yang berlaku yakni, Pengadilan Tata Usaha Niaga. 

Ditetapkan jadi tersangka

Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri menetapkan delapan orang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Jumat (7/11/2025). 

Adapun delapan orang tersebut yaitu Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma.

“Berdasarkan hasil penyidikan kami bagi dalam dua kluster antara lain 5 tersangka klaster pertama yang terdiri atas RS, KTR, MRF, RE, dan DHL. Klaster kedua RS, RHS dan TT,” ujar Irjen Asep Edi dalam konferensi pers di gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).

Banyak Dibaca:

• Roy Suryo Sentil Irjen Asep Suheri, Sebut Informasi Polisi Soal Ijazah Jokowi Kebohongan Publik
• Pelawak Doyok Sindir Roy Suryo: Sering Bawa-bawa Nama Srimulat, Kini Doanya Terkabul Jadi Tersangka
• Penabrak Argo Mahasiswa UGM Dihukum Ringan Alasannya Jadi Harapan Keluarga, Bagaimana dengan Korban?
• Analisis Ade Armando Projo-Solo Perang Ditepis Pengamat: Budi Arie Sekujur Tubuhnya Aromanya Jokowi

Klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 A Ayat 2 UU ITE.

Klaster kedua dikenakan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE.

Edi mengatakan penetapan tersangka melalui asistensi dan gelar perkara yang melibatkan pengawas internal dan eksternal.

"Penetapan dilakukan asistensi dan gelar perkara melibatkan ahli dan pengawas internal dan eksternal, ahli dilibatkan ahli pidana, ITE, sosiologi hukum dan bahasa. Itu yang kami minta keterangan sebagai ahli," ujar dia.

Beda pendapat

Eks Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji merespons kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). 

Ia menilai pihak kepolisian, katanya, tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan ijazah sang mantan presiden asli atau sah. 

Sebelumnya, Bareskrim mengatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan tiga ijazah pembanding dari rekan seangkatannya di UGM. 

"Baik, kita hargai hasil kerja Polri ya, baik itu markas besar maupun Bareskrim yang telah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi identik. Tapi, identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali," kata Susno seperti dikutip dari TV One pada Sabtu (4/10/2025). 

Ia menjelaskan kesimpulan Bareskrim yang menyebut 'identik' hanya sebatas membandingkan kesamaan fisik atau data, bukan menetapkan keabsahan secara hukum. 

Ranah penentuan keaslian ijazah bukan berada di tangah kepolisian, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Sebab, hal itu berkaitan dengan produk administrasi negara. 

"Di mana ranahnya? Itu masalah administrasi, harus digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Di situ lah peradilannya. Jadi, jelas kalau di Polda Metro tidak akan bisa jalan," jelasnya. 

Susno menilai wajar jika saat ini kasus ijazah Jokowi terkesan mandek karena objek permasalahannya belum bisa dibuktikan keasliannya. 

"Objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli atau tidak, kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli atau sah dimiliki Pak Jokowi itu adalah produk administrasi negara, ya gugat lah di PTUN," katanya. 

Berita terkait

• Baca juga: Roy Suryo Sentil Irjen Asep Suheri, Sebut Informasi Polisi Soal Ijazah Jokowi Kebohongan Publik
• Baca juga: Roy Suryo Cs Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi Pekan Ini, Dokter Tifa Pastikan Hadir: Tanpa Rasa Takut
• Baca juga: Dukung Langkah Polri, Tegas Jaga Indonesia Kawal Proses Hukum Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita