Gandeng BPS, Jakarta Mulai Pendataan RW Kumuh untuk Pembenahan Kota

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap RW kumuh.

Pendataan ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran.

Kepala BPS DKI Jakarta Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pendataan RW kumuh menjadi salah satu agenda prioritas pihanya.

“Kami bersama-sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPS DKI Jakarta untuk melakukan pendataan RW kumuh yang nantinya akan menjadi makna dan juga memberikan support terhadap intervensi kebijakan yang akan dilakukan oleh bapak gubernur,” ucapnya di Gedung Kementerian Keuangan RI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Amelia menambahkan, pendataan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi akan menjadi acuan bagi pemerintah agar kebijakan yang diterapkan lebih presisi atau tepat sasaran.

“Tentunya sekali lagi, kami ingin terus mengedepankan statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak,” ujarnya.

Kebijakan Berbasis Data

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa Jakarta tak bisa lagi mengelola kebijakan hanya berdasarkan intuisi.

Portal Satu Data yang baru diluncurkan Pemprov DKI bersama BPS disebut sebagai fondasi agar program intervensi, termasuk penataan kawasan kumuh dapat dilakukan berbasis data faktual.

“Sekarang ini memang sudah eranya, sudah waktunya data digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan,” tuturnya.

Berita terkait

• Baca juga: Janji Gubernur Pramono Anung Tata 55 RW Kumuh di Jakarta Tanpa Lakukan Penggusuran 
• Baca juga: Pemprov Jakarta Klaim RW Kumuh Berkurang 7 Persen di Era Gubernur Anies dan Heru Budi
• Baca juga: Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Rumah Program DP 0 Rupiah dan Penataan RW Kumuh Dibenahi

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita