Efisiensi Anggaran, Pramono Minta Maaf, Tahun Depan Tak Ada Rekrutmen PPSU dan Damkar

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat bila tahun depan tak ada rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta damkar.

Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan efisiensi anggaran imbas dari pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat senilai Rp15 triliun.

“Untuk tahun depan, kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru,” ucapnya, Kamis (9/10/2025).

Meski demikian, Pramono menjamin seluruh PJLP yang lolos rekrutmen yang dibuka tahun ini tetap aman.

Penyelesaian administrasi saat ini menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta untuk segera dituntaskan.

Pramono bahkan memastiman, petugas PPSU yang baru direkrut sudah bisa bekerja mulai 10 Oktober besok.

Sedangkan untuk damkar, proses penandatangan kontrak kerja akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Ya tanggal 10 Oktober untuk PPSU dan untuk damkar ya mungkin beda waktu sedikit,” ujarnya.

Lapangan kerja harus tetap dibuka

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menanggapi rencana pengurangan jumlah rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) tahun depan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Diketahui, DBH Jakarta dipangkas sebesar Rp15 triliun oleh Kementerian Keuangan, sehingga berdampak langsung pada jumlah tenaga PJLP yang bisa direkrut oleh Pemprov.

Meski begitu, Alia menilai Pemprov DKI tetap perlu membuka lapangan kerja baru agar angka pengangguran di Jakarta tidak terus meningkat.

“Kita akan mendorong agar program-program pembuka lapangan kerja ditingkatkan. Karena seperti kita tahu, masih banyak pengangguran di DKI Jakarta,” ujar Alia kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan, rekrutmen PJLP, termasuk petugas PPSU, damkar, dan pasukan kebersihan, harus tetap dijalankan karena terbukti menjadi jalur cepat menekan angka pengangguran.

“Salah satu penyaluran paling cepat dari Pemprov itu kan lewat pembukaan PPSU. Jadi kami akan terus mendorong agar PPSU dan PJLP tetap ada, untuk menekan tingkat pengangguran di Jakarta,” tegasnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI tersebut meminta agar dana hasil pemangkasan DBH dapat dialokasikan ke program prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga.