Gaya Menkeu Purbaya Hadapi Menteri Bahlil Bicara 2 Isu: Penuh Data hingga Gak Malu Tinjau Ulang

Pada rapat dengan Komisi XI DPR RI, Menkeu Purbaya juga bicara soal konsumsi BBM di Indonesia dan subsidinya.

Mengutip Kompas.com, pada APBN 2025 pemerintah mengganggarkan subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp 498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp 218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut.

Perlu diketahui pula, realisasi subsidi dan kompensasi energi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi.

Data per akhir Agustus 2025 juga menunjukkan adanya peningkatan konsumsi berbagai barang bersubsidi hingga Agustus 2025 dimana konsumsi BBM tumbuh sekitar 3,5 persen, LPG 3 kg tumbuh 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi tumbuh 3,8 persen, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen.

Purbaya menganggap Pertamina, sebagai perushaan energi nasional malas membangun kilang hingga kebutuhan BBM Indonesia masih didapat dari import.

Padahal pembangunan kilang baru dibutuhkan untuk meningkatkan produksi BBM dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor BBM yang membebani kas negara.

 "Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut (impor BBM)? Sudah puluhan tahun kan? Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak kecil sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Purbaya juga mengungkapkan janji Pertamina untuk membangun 7 kilang baru dalam 5 tahun pada 2018 silam, namun kini sudah 7 tahun berlalu pun tak kunjung direalisasikan satupun.

Padahal saat itu terdapat investor asal China yang menawarkan untuk membangun kilang baru, dengan tawaran Pertamina harus membeli produk mereka selama 30 tahun pertama lalu setelah itu kilang tersebut menjadi milik Pertamina sepenuhnya.

Namun tawaran itu ditolak oleh Pertamina karena sudah merencanakan pembangunan 7 kilang baru tersebut. 

"Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan aja," ucapnya.

Oleh karenanya, Purbaya meminta DPR RI turut memantau rencana pembangunan kilang baru oleh Pertamina. Sebab, semakin lama pembangunan kilang baru ditunda, maka semakin banyak anggaran negara yang perlu dikeluarkan.  

"Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Jadi saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura," tukasnya.

Menteri Bahlil yang ditanya awak media soal pernyataan Menkeu Purbaya itu angkat bicara.

Ia mengatakan, tugasnya hanya mengawasi proses pembangunan kilang yang sedang berjalan.