Tak Ikuti Purbaya, Prabowo Berisiko Terjerat Korupsi Imbas Utang Whoosh, Pukat UGM: Jangan Sembrono

Fakta Singkat:

• Sikap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegas tak akan membiarkan APBN menanggung utang Whoosh.
• Presiden Prabowo Subianto justru menyatakan akan bertanggung jawab menangani utang Whoosh.
• Pukat UGM mewanti-wanti risiko hukum jika proyek B2B Whoosh dicampuri APBN.

TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah tegas bersikap tak akan membiarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Namun, pada pernyataan terbarunya, Presiden Prabowo Subianto, menyatakan akan bertanggung jawab penuh. Sikap tersebut ramai ditafsirkan bahwa Prabowo akan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman memperingatkan Prabowo soal risiko terjerat korupsi.

Seperti diketahui, kutang proyek Whoosh yang mencapai Rp 116 triliun kini membebani negara.

Sikap Purbaya

Wacana pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN sempat disampaikan  Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

Namun, Purbaya menolak wacana tersebut. Menurutnya, utang Whoosh yang merupakan proyek business to business (B2B) BUMN menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding BUMN.

Terlebih, Danantara sudah mulai mengelola dividen BUMN yang mencapai sekitar Rp 90 triliun per tahun.

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi," ujar Purbaya, dikutip Kompas.com pada Rabu (29/10/2025).

Prabowo Tanggung Jawab

Tak mengikuti langkah Purbaya yang menolak sama sekali pemerintah campur tangan utang Whoosh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari seluruh aspek proyek kereta cepar tersebut.

“Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara yang mampu dan memiliki kapasitas ekonomi untuk membiayai proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung tidak ada masalah itu. Jadi PT KAI gak usah khawatir, semua gak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh harus dilihat dalam kerangka pelayanan publik, bukan semata perhitungan untung-rugi.

“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat gak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligations,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya subsidi negara untuk layanan publik termasuk transportasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah.

“Tadi disampaikan oleh Menhub (Menteri Perhubungan) bahwa semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya.

Prabowo mengatakan bahwa dana subsidi dan pembiayaan publik berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tanpa kebocoran.

“Darimana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat gak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar isu terkait Whoosh tidak dipolitisasi.

“Jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, semua saya sudah pelajari. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,” pungkasnya.

Risiko Terjerat Korupsi

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, mewanti-wanti Prabowo akan berisiko terjerat korupsi jika menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh.

Hal itu disampaikan Zaenur saar bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025).

"Rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum. Hati-hati rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati pemerintah jangan semberono, jangan sembarangan," kata Zaenur.

Zaenur meminta Prabowo untuk terlebih dahulu mengkaji secara legal soal pembayaran utang B2B menggunakan APBN.

"Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa. Tetapi apapun itu, itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN, gitu."

"Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN sekali lagi ini ada risiko hukum," tambahnya.

Zaenur menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh dari proses awal hingga beban utangnya menjadi begitu jumbo.

"Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk atau ada markup atau seperti apa."

"Jadi menurut kami sebelum bicara soal ini akan di-bail out, ini akan dilanjutkan sampai Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh agar pemerintah punya basis dasar untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya," kata Zaenur.

Berita Terkait

• Baca juga: Rocky Gerung Nada Tinggi Balas Pernyatan Jokowi soal Whoosh, Purbaya Ikut Kena Sindir
• Baca juga: Nilai Menkeu Purbaya Melembek ke Jokowi soal Whoosh, Rocky Gerung Pertanyakan Konsistensi SIkap
• Baca juga: Relawan Jokowi Puji Whoosh, Ferdinand Hutahaean Keras ke Jokowi: Manipulasi Berbicara Seolah Heroik

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita