10 Tokoh Pahlawan Nasional Diumumkan Hari Ini Termasuk Soeharto, Jokowi-Gibran Ungkit Jasa Besar

Fakta Singkat:

• Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).
• Menteri Sekretariat Negara Indonesia, Prasetyo Hadi membenarkan bahwa satu dari 10 nama yang akan menerima gelar Pahlawan Nasional tersebut adalah Presiden kedua RI, Soeharto.
• Jokowi dan Gibran ungkit jasa besar Soeharto.

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan 10 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional bertepatan dengan Hari Pahlawan pada hari ini, Senin (10/11/2025).

Hal itu disampaikan Menteri Sekretariat Negara Indonesia, Prasetyo Hadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).

Prasetyo mengakui rapat terbatas itu membahas finalisasi penganugerahan  gelar pahlawan nasional.

Rencananya pengumuman pahlawan nasional akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun belum diketahui daftar 10 pahlawan nasional itu.

Tetapi, Prasetyo membenarkan bahwa satu dari 10 nama yang akan menerima gelar Pahlawan Nasional tersebut adalah Presiden kedua RI, Soeharto.

"Ya masuk, masuk (Soeharto)," katanya dikutip dari Tribunnews.com.

Pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu.

"Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," katanya.

Dalam memutuskan gelar pahlawan nasional, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menerima masukan dari sejumlah pihak diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani.

Banyak Dibaca:

• Dasco Mentahkan Analisis Pengamat Soal Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Drama Settingan Jokowi
• Ibunda Sampai Datangi Paranormal: Bilqis Diculik di Makassar, Namanya Diubah Saat Dijual di Jambi
• Cerita Dokter Tifa Nikmati Rujak Cingur di Pasar Jatinegara Saat Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
• Pak RT Ungkap Perilaku Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Berubah, Reza Indragiri Ungkit Bullying

Pasalnya Presiden menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional.

"Tadi juga kemudian bapak presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian juga dari Wakil Ketua DPR. Karena memang cara bekerja beliau, beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh bapak presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan," katanya

Sebelumnya, terdapat 49 nama calon penerima gelar pahlawan nasional telah diserahkan kepada Presiden.

Dari 49 nama tersebut, terdapat 40 usulan baru dan 9 usulan lama yang belum ditetapkan presiden.

Diketahui, Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas 40 nama usulan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ke Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.

Beberapa nama yang tercantum dalam berkas tersebut, adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh buruh Marsinah.

Gus Ipul mengatakan, usulan nama-nama ini telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. 

"Ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid dan juga ada Marsinah serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain," kata Gus Ipul kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Gus Ipul menjelaskan, tahap pengusulan nama-nama ini berawal dari masyarakat serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). 

Kemudian nama ini diajukan dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota setempat. 

Selanjutnya, dokumen ditandatangani gubernur, lalu diteruskan ke Kemensos.

"Kami melakukan pengkajian yang dikaji oleh tim (TP2GP). Hasilnya, hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Ya tentu ini nanti selanjutnya akan dibahas sepenuhnya dan kita tunggu hasilnya secara bersama-sama," jelas Gus Ipul.

Beberapa nama lain yang juga diusulkan, adalah Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syamsuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim.

Lalu Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.

Penyerahan berkas ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) atas usulan gelar pahlawan nasional dari berbagai provinsi.

Jokowi-Gibran Ungkit Jasa Soeharto

Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam menyatakan dukungan gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto.

Pengusulan nama Soeharto menuai pro kontra sejak pertama kali diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2010 lalu.

Di satu sisi, Soeharto dianggap berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan (seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 serta swasembada pangan).

Akan tetapi, di sisi lain ada catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, korupsi, dan otoritarianisme selama Orde Baru yang dipimpinnya.

Pada 2025 ini, nama Soeharto diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional bersama 39 nama tokoh lainnya, termasuk Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

Dari sederet persetujuan dan pertentangan, rupanya Jokowi dan Gibran kompak memberikan dukungan agar mantan mertua Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus ayah Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto (Siti Hediati Hariyadi) itu dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Gibran Singgung Jasa Soeharto

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mantan Presiden RI Soeharto.

Menurut Gibran, pemberian gelar tersebut sudah melalui tahapan yang panjang.

Anak sulung Jokowi yang lahir di Surakarta, 1 Oktober 1987 itu, pun menyinggung Soeharto yang menurutnya sudah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.

“Saya kira gelar untuk pahlawan ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang ya," kata Gibran, Jumat (7/11/2025), sebagaimana dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Wakil Presiden RI via KompasTV.

"Apalagi beliau-beliau ini memberikan sumbangsih dan kontribusi besar untuk negara,” ujarnya dikutip dari Tribunnews.com.

"Pak Harto, beliau berkontribusi dan berjasa besar untuk pembangunan, swasembada pangan, dan juga pengentasan kemiskinan," imbuhnya.

Pernyataan Jokowi 

Presiden ke-7 RI  Joko Widodo (Jokowi) mendukung pemberian gelar jasa untuk Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Menurut Jokowi, Soeharto dan Gus Dur sama-sama memiliki jasa besar untuk negara.

“Setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara,” kata Jokowi, saat ditemui wartawan di kediamannya Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/11/2025), dilansir TribunSolo.com.

Jokowi menyebut, setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, menurutnya, jasa setiap pemimpin kepada negara harus tetap dihargai. 

“Kita semua harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan pasti ada kekurangan,” jelasnya.

Ia menilai, pemberian gelar pahlawan nasional telah melalui berbagai pertimbangan dari pakar yang ahli di bidangnya.

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” tuturnya.

Menurut Jokowi, masyarakat Indonesia bisa menghormati peran dan jasa atas apa yang dilakukan selama Presiden Soeharto memimpin.

“Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Kemudian, Jokowi menilai, adanya pro-kontra mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto adalah hal yang biasa dalam demokrasi.

“Ya biasa dalam negara demokrasi ada yang setuju ada yang tidak setuju," jelas Jokowi.

"Tapi yang jelas, ada timnya, para pakar, yang juga memiliki pertimbangan yang kita semua harus menghargai. Sangat baik (mikul dhuwur mendhem jero atau menjunjung tinggi kehormatan, serta menutup rapat-rapat segala aib dan kesalahan),” tandasnya.

Tuai Pro-Kontra

Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto menuai pro-kontra dari masyarakat. 

Satu di antaranya disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi dan lembaga masyarakat.

Koalisi terdiri dari Imparsial, Democratic Judicial Reform (De Jure), Human Rights Working Group (HRWG), Raksha Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), CENTRA Initiative, serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), menolak rencana tersebut.

"Kami menilai hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap reformasi yang telah dibangun oleh bangsa Indonesia sejak 1998 dan proses transisi menuju negara yang demokratis dan menghormati HAM," ungkap Ketua PBHI, Julius Ibrani kepada Tribunnews, Rabu (29/10/2025).

Alasan koalisi masyarakat sipil menolak pemberian gelar Pahlawan kepada Soeharto tidak lepas dari warisan orde baru yang berlumuran peristiwa pelanggaran HAM, rezim otoriter yang tidak segan menghilangkan nyawa rakyat Indonesia, dan tindakan represif militeristik terhadap ekspresi,

Selain itu, adanya pemberangusan terhadap pendapat yang berbeda, dan melanggengkan praktik korupsi menjadi mengakar.

"Sayangnya, semua kasus pelanggaran HAM itu juga belum ada satupun yang dapat diungkap dan memberikan keadilan kepada masyarakat."

"Korupsi juga terjadi marak sepanjang  32 tahun pemerintahan Soeharto. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di masa Orde Baru telah mewariskan tradisi korup yang bahkan sampai sekarang sulit diberantas," ungkapnya.

Selain Koalisi Masyarakat Sipil, penyintas tragedi Tanjung Priok 1984, Aminatun Najariyah juga menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. 

Dia menyebut, penolakan tersebut datang bukan karena sekadar luka di masa lalu.

Melainkan, kata dia, persoalan ketidakadilan yang masih dirasakan. 

"Saya tidak rela kalau Soeharto itu dijadikan pahlawan, karena saya sendiri sampai sekarang tidak mendapatkan pengadilan yang hak untuk diri saya," ucap Aminatun saat diskusi bertajuk ‘Soeharto Bukan Pahlawan’ di Jakarta, Rabu, (5/11/2025).

Sebagai informasi, Aminatun adalah saksi hidup sekaligus korban kekerasan aparat militer dalam peristiwa berdarah di Tanjung Priok pada tahun 1984. 

Saat itu, dirinya ditangkap hanya karena membela kakaknya yang ditahan tanpa adanya surat perintah. 

"Kemudian dijebloskan di kantor polisi, diinterogasi sampai pagi. Saya melihat penyiksaan kepada kakak saya dan teman-teman yang ada," katanya. 

Berita Terkait

Baca juga: Pentolan Ojol Ikut Tanggapi Polemik Wacana Gelar Pahlawan Soeharto

Baca juga: "Ini Kegilaan Luar Biasa", Ferdinand Hutahaean PDIP Tolak Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Baca juga: SD Negeri di Trenggalek Cuma Dapat 1 Murid, Pengamat Ungkit Program Presiden Soeharto

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita