SD Negeri di Trenggalek Cuma Dapat 1 Murid, Pengamat Ungkit Program Presiden Soeharto

SD Negeri 1 Kendalrejo, Trenggalek Jatim cuma mendapatkan satu murid baru. Pengamat ungkit program Presiden Soeharto.

KOMPAS.com/SLAMET WIDODO/MUHLIS AL ALAWI
CUMA SATU SISWA - Guru SD Negeri 1 Kendalrejo Kecamatan Durenan Trenggalek Jawa Timur, melaksanakan proses MPLS terhadap satu siswa baru, Senin (14/07/2025). Dua siswa baru di SDN Wayut 1, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengikuti MPLS, Senin (14/7/2025). Pengamat ungkit penyebabnya. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kendalrejo Kabupaten Trenggalek Jawa Timur menjadi sorotan setelah cuma mendapatkan satu murid baru.

Namun, SD Negeri 1 Kedalrejo tetap melaksanakan proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak Senin (14/7/2025).

Pengamat Pendidikan Retno Listyarti menganalisa fenomena sekolah negeri kekurangan murid. 

Ia sempat mengungkit program Presiden ke-2 RI Soeharto. Retno juga memberikan contoh cara Pemprov DKI Jakarta untuk membantu sekolah yang kekurangan murid.

Retno mengakui penyebaran sekolah di Indonesia tidak merata. Misalnya, kata Retno, kelurahan yang banyak penduduk serta anak sekolah tetapi tidak ada sekolah negeri.

"Lalu ada ada wilayah yang sudah tidak ada anak -anak usia sekolah SD gitu ya. Tapi kemudian di situ tuh sudah dari dulu memang ada SD itu gitu," kata Retno dikutip dari tayangan TV One, Selasa (15/7/2025).

Retno menuturkan pentingnya pemetaan wilayah serta re-grouping. Contohnya, penggabungan SD terdekat.

"Yang muridnya itu lebih banyak dari SD yang mau digabung ini," katanya.

Kemudian, lanjut Retno, tanah SD negeri yang kosong dapat dibangung SMP atau SMA negeri. 

Hal itu untuk mengatasi persoalan piramida pendidikan di Indonesia. Dimana, jenjang paling dasar yakni SD paling banyak jumlahnya. Sementara, jenjang di atas SD semakin sedikit.

"Jadi SMA dan SMK justru sangat sedikit dan kekurangan gitu. Jadi yang negeri maksud saya ya. Nah, ini mungkin memang harus diambil kebijakan bagaimana mengantisipasi atau memanfaatkan situasi ini tapi untuk pemenuhan hak atas pendidikan," kata Retno.

Menurut Retno, persoalan kekurangan murid paling banyak dialami sekolah dasar.  
Persoalan itu pun harus dievaluasi. Pasalnya, hal itu akan berdampak pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasalnya, kata Retno, terdapat ketentuan dari pemerintah bila murid sekolah tersebut kurang dari 60 siswa maka harus digabung dengan sekolah lain.

"Jadi pemerintahnya bisa melakukan itu dan kalau untuk sekolah swasta bahkan kalau dia di bawah 60, dia jadinya tidak bisa mendapatkan dana BOS," katanya.

Retno menuturkan persoalan tersebut harus diantisipasi. Termasuk, sekolah swasta yang juga memiliki masalah kekurangan murid.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved