Politikus Nasdem Lantang Bongkar Borok Rezim Jokowi di DPR, Ketua Harian PSI Beri Sindiran

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Mori Hanafi, membongkar borok kebijakan Jokowi semasa menjabat presiden di sekor infrastruktur.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengungkapkan, sejumlah bendungan yang dibangun di era Jokowi tidak berfungsi.

Bendungan tidak disertai dengan irigasi yang memadai hingga tak cukup bermanfaat mengairi sawah yang banyak.

Hal itu disampaikan Mori saat bicara di rapat kerja Komisi V dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

"Terkait dengan bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu enggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Enggak fungsi, Pak. Enggak ada jaringan irigasinya," kata Mori.

Mori bahkan tidak segan-segan menyebut rezim Jokowi jahat karena membangun bendungan berorientasi proyek semata.

Bahkan, kata Mori, tanah yang digunakan untuk membangun bendungan pun bermasalah.

"Pak, di Bendungan Tanjung yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit satu koma sekian triliun, Pak, ada dua bendungan, Pak, sampai sekarang enggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah."

"Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang, Pak, langsung, Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat."

"Menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rezim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan orang baru tahu urusan proyek, Pak. Itu, Pak, pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia enggak peduli itu barang enggak bisa dipakai, bisa kita bayangkan itu, Pak," tegas Mori.

Mori memaparkan kondisi bendungan yang dibangun di era Jokowi agar jangan diulangi pada era Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, ke depan, Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak. Karena bendungan ini, izin, Pak, saya sudah hitung ini, bendungan itu mahal Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis Rp 1,4 triliun hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu termasuk pengendalian banjir di situ, dua bisa masuk spam di situ, tiga bisa masuk perikanan di situ, empat bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri bisa Pak ada kenilaian ekonomisnya Pak."

"Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak? Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi," paparnya.

Kata PSI'

Di sisi lain, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, angkat bicara menanggapi pernyataan Politikus NasDem Mori Hanafi, yang menyebut rezim Jokowi jahat.

Ali menyindir balik Mori dengan menyebut NasDem sebagai koalisi pemerintah pada era Presiden Jokowi.

"Bukannya dulu Fraksi Nasdem itu bagian daripada Pak Jokowi? Mungkin anggota DPR belum belajar juga kali ini ya. Presiden itu pengambil kebijakan ya. Terus kemudian teknisnya itu adalah PU," ujar Ali saat ditemui di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11/2025), dikutip dari Kompas.com.

"Kemudian turun ke balai perencanaan, kemudian gubernur itu ada kerja bersama. Terus kalau membangun bendungan, terus fungsionalnya tentunya pasti setelah bendungan selesai, akan dibangun dengan jaringan tersiernya. Akan dibangun dengan persawahannya," sambungnya.

Ali bertanya-tanya kenapa Jokowi malah dituding jahat karena itu.

Dia kembali menekankan bahwa pasti ada menteri yang merencanakan teknis daripada kebijakan pembangunan bendungan di masa lalu.

"Terus kok Jokowi-nya yang jahat? Mungkin DPR-nya belum belajar kali ya. Bahwa satu rencana pembangunan itu, Presiden-nya membangun, membuat kebijakan, kemudian di tataran menteri merencanakan teknis dan lain-lain. Tapi tidak bisa direncanakan dalam satu waktu, kemudian selesai," jelas Ali.

Menurut Ali, berhubung Presiden Prabowo Subianto mendukung keberlanjutan, maka proyek-proyek di zaman Jokowi bakal difungsionalkan. Dia pun mendesak Nasdem agar terus mengawal setiap pembangunan yang mereka setujui.

"Nah, tugas DPR itu kemudian berteriak, bersuara, termasuk teman-teman dari Fraksi Nasdem yang dulu menjadi bagian orang yang menyetujui penganggaran daripada proyek itu, pembangunan bendungan itu, harusnya mampu mensuarakan itu untuk meneruskan pembangunannya sampai dia fungsional. Harusnya mampu mengawal setiap pembangunan, apalagi bendungan masyarakat," katanya.

Berita Terkait

• Baca juga: 6 Hari Usai Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Janji Dokter Tifa Singgung Langkah Prabowo
• Baca juga: Sikap Jokowi di Polemik Ijazahnya Disorot: Rocky Gerung Bilang Kejam, Tim Bon Jowi Sebut Psikopat
• Baca juga: Tim Bon Jowi Sebut Jokowi Psikopat Jika Sengaja Tak Tunjukkan Ijazah Aslinya: Bangsa Ini Diakali

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita