Ahmad Ali PSI Lawan Eks Partainya yang Anggap Rezim Jokowi Jahat, Pengamat: Projo Mulai Tak Terlihat

Fakta Singkat:

• PSI pasang badan untuk Jokowi
• Rivalitas PSI vs NasDem memanas
• NasDem kritik keras infrastruktur era Jokowi

TRIBUNJAKARTA.COM - Rivalitas antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Partai NasDem memanas setelah kebijakan Presiden ke-7 Joko Widodo kembali diusik.

Rivalitas itu berawal saat Politikus NasDem, Mori Hanafi yang menilai rezim Jokowi jahat. 

Hal itu terkait dengan sejumlah bendungan yang dibangun di era Jokowi tidak berfungsi.

Pasalnya, bendungan yang dibangun era Jokowi tidak disertai dengan irigasi yang memadai hingga tak cukup bermanfaat mengairi sawah yang banyak.

Mori menyampaikan pernyataan tersebut saat berbicara dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo dalam
rapat kerja Komisi V di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

"Menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rezim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan orang baru tahu urusan proyek, Pak. Itu, Pak, pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia enggak peduli itu barang enggak bisa dipakai, bisa kita bayangkan itu, Pak," tegas Mori.

Banyak Dibaca:

• PSI Disemprot Pengacara Roy Suryo Cs: Main Nimbrung di Kasus Ijazah Jokowi, Perannya Gak Dibutuhkan
• Roy Suryo Cs Tolak Mediasi Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Singgung Evaluasi Kinerja Polri
• PSI Dinilai Ikut Campur Kasus Ijazah Jokowi, Kubu Roy Suryo Cs Heran: Perkara Jadi Melelahkan

PSI Pasang Badan

PSI langsung pasang badan untuk Jokowi terkait anggota DPR Fraksi NasDem yang menyebut rezim Jokowi jahat karena banyak bendungan tidak berfungsi. 

Ketua Harian PSI Ahmad Ali mempertanyakan sikap NasDem yang merupakan partai lamanya itu. 

Ali pun meminta politikus NasDem tersebut untuk lebih banyak belajar lagi. 

"Bukan dulu Fraksi Nasdem itu bagian daripada Pak Jokowi? Mungkin anggota DPR belum belajar juga kali ini ya," ujar Ali saat ditemui di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11/2025). 

Ali menekankan, Presiden adalah pengambil kebijakan, sedangkan urusan teknis ada di kementerian. 

Dalam kasus tersebut, Ali mengatakan, setelah bendungan selesai dikerjakan, maka akan diikuti pembangunan jaringan tersiernya, seperti persawahan. 
Dia pun terheran-heran kenapa malah Jokowi yang disebut jahat. 

"Terus kok Jokowi-nya yang jahat? Mungkin DPR-nya belum belajar kali ya. Bahwa satu rencana pembangunan itu, Presiden-nya membangun, membuat kebijakan, kemudian di tataran menteri merencanakan teknis dan lain-lain. Tapi tidak bisa direncanakan dalam satu waktu, kemudian selesai," jelas Ali dikutip dari Kompas.com. 

"Nah, kesinambungan yang kemudian, berlanjutannya kemudian hari ini oleh Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo itu yang akan memfungsionalkan," sambung Ali. 

Ali mengingatkan bahwa tugas DPR adalah untuk berteriak dan bersuara atas apa yang dikerjakan pemerintah. 

Dia lantas menyentil Nasdem yang dulu sebenarnya juga ikut menyetujui penganggaran proyek tersebut, tetapi kini malah menyalahkan Jokowi.

Analisa Pengamat

Analis Politik Adi Prayitno pun menganalisa rivalitas NasDem dengan PSI. Pasalnya, NasDem merupakan partai politik yang selalu memberikan dukungan luar biasa kepada Jokowi.

Bahkan, saat tarik ulur apakah PDIP akan kembali mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2019. NasDem sudah memutuskan untuk memberikan tiket politik kepada Jokowi untuk kembali bertanding dalam pertarungan Pilpres.

"Inilah yang saya kira menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana mungkin NasDem yang saat itu adalah menjadi partai politik yang garda terdepan memberikan dukungan politik secara total ke Jokowi. Tapi setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, legacy dan kebijakan politiknya di downgrade, dikritik," kata Adi Prayitno dikutip dari akun Youtube pribadinya, Jumat (21/11/2025).

"Bahkan kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebijakan-kebijakan yang dianggap penuh dengan sesuatu yang jahat," lanjutnya.

Faktor menarik lainnya, kata Adi Prayitno, yakni pasang badan yang dilakukan PSI. Dimana, PSI kini menjadi partai politik yang paling identik dengan Jokowi.

Terlebih, Ketua Harian PSI Ahmad Ali merupakan mantan pentinggi NasDem.

Ahmad Ali kini melawan mantan partainya. Adi Prayitno pun menilai PSI memiliki amunisi baru yakni politisi yang telah malang melintang di dunia politik untuk memagari Jokowi dari serangan politik.

"Dan memang harus kita akui sejak Ahmad Ali menjadi Ketua Karian PSI, begitu banyak isu-isu yang terkait dengan Jokowi, serangan-serangannya, mendowngrade Pak Jokowi. Pastinya Ahmad Ali selalu meladeni dari segala hal kritikan-kritikan itu," ungkap Adi Prayitno.

Adi menegaskan PSI kini paling identik dengan Jokowi.  Ia melihat para pembela Jokowi lain yang selama ini seakan paling dekat secara perlahan sudah mulai tidak kelihatan membela Presiden ke-7 RI itu.

"PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Sementara pembela-pembela yang lain yang selama ini seakan-akan paling dekat dengan Pak Jokowi itu kan secara perlahan sudah mulai tidak kelihatan," kata Adi. 

"Bahkan relawan politik yang dulunya paling Jokowi sekalipun ya seperti Projo itu tidak lagi menyebut dirinya sebagai Pro Jokowi," sambung Adi Prayitno.

Oleh karena itu, Adi Prayitno menilai pembelaan Ketua Harian PSI Ahmad Ali terhadap Jokowi memanaskan rivalitas dan hubungan partai tersebut dengan NasDem.

"Apalagi beberapa waktu yang lalu Ahmad Ali mengatakan punya satu komitmen bahwa PSI itu harus lebih besar dan mampu mengalahkan NasDem di semua tempat, di semua wilayah," imbuhnya.

Pernyataan Politikus NasDem

Diketahui, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Mori Hanafi, membongkar borok kebijakan Jokowi semasa menjabat presiden di sekor infrastruktur.

Ia  mengungkapkan, sejumlah bendungan yang dibangun di era Jokowi tidak berfungsi.

Bendungan tidak disertai dengan irigasi yang memadai hingga tak cukup bermanfaat mengairi sawah yang banyak.

Hal itu disampaikan Mori saat bicara di rapat kerja Komisi V dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

"Terkait dengan bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu enggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Enggak fungsi, Pak. Enggak ada jaringan irigasinya," kata Mori.

Mori bahkan tidak segan-segan menyebut rezim Jokowi jahat karena membangun bendungan berorientasi proyek semata.

Bahkan, kata Mori, tanah yang digunakan untuk membangun bendungan pun bermasalah.

"Pak, di Bendungan Tanjung yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit satu koma sekian triliun, Pak, ada dua bendungan, Pak, sampai sekarang enggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah."

"Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang, Pak, langsung, Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat."

"Menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rezim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan orang baru tahu urusan proyek, Pak. Itu, Pak, pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia enggak peduli itu barang enggak bisa dipakai, bisa kita bayangkan itu, Pak," tegas Mori.

Mori memaparkan kondisi bendungan yang dibangun di era Jokowi agar jangan diulangi pada era Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, ke depan, Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak. Karena bendungan ini, izin, Pak, saya sudah hitung ini, bendungan itu mahal Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis Rp 1,4 triliun hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu termasuk pengendalian banjir di situ, dua bisa masuk spam di situ, tiga bisa masuk perikanan di situ, empat bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri bisa Pak ada kenilaian ekonomisnya Pak."

"Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak? Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi," paparnya.

Berita Terkait

• Baca juga: Polemik Ijazah Memanas, Lukas Warso: "Jokowi Bukan Riza Chalid, Kenapa Harus Disembunyikan?"
• Baca juga: Roy Suryo Cs Dicekal ke Luar Negeri, Sekjen Peradi Bersatu: Jangan Lagi Salahkan Jokowi
• Baca juga: Tim Bon Jowi Minta Jokowi Tak Malu Tunjukkan Ijazahnya: "Bukan Celana Dalam Bolong"

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita