Pemprov DKI Kaji Tarif Transjakarta Naik hingga Rp7.000, Gubernur Pramono: Subsidi Terlalu Berat 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji besaran kenaikkan tarif Transjakarta dari sebelumnya Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000.

Langkah ini diambil setelah Pemprov DKI Jakarta menilai beban subsidi per tiket yang mencapai Rp9.700 sudah terlalu berat bagi kas daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, kebijakan ini akan tetap melindungi 15 golongan masyarakat yang selama ini menikmati fasilitas naik Transjakarta secara gratis.

“Kami sedang memfinalkan untuk itu, sebenarnya di tarif yang lama kami sudah mensubsidi per tiket Rp9.700. Kan ini terlalu berat kalau terus menerus,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Pramono memastikan, kenaikan tarif tak akan memberatkan masyarakat kecil karena subsidi tetap diberikan kepada kelompok prioritas, seperti lansia, penyandang disabilitas, hingga anak-anak pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

“Kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis, sehingga mereka tetap kami proteksi,” ujarnya.

Kebijakan ini disebut Pramono sebagai langkah penyeimbangan antara pengguna warga Jakarta dan daerah penyangga, mengingat Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipangkas Rp15 triliun oleh pemerintah pusat.

“Saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan di media antara Rp5.000 sampai Rp7.000, rata-rata,” tuturnya.

“Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan kemampuan masyarakat,” tambahnya menjelaskan.

Berita Terkait

Baca juga: Dukung Pramono Naikkan Tarif Transjakarta, Kenneth DPRD DKI: Harus Disertai Layanan Lebih Baik

Baca juga: Warga Minta Kenaikan Tarif Transjakarta Dibarengi Peningkatan Layanan

Baca juga: JPO Halte Transjakarta Cawang Baru Jaktim Gelap Gulita, Warga Ketakutan

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita