Aplikasi Era Ahok Kembali Mencuat: Fachri Albar Tertangkap Berkat Qlue, Sandiaga Ungkap Laporan Qlue

Laporan warga soal macet di aplikasi Qlue pun tidak bisa segera ditindaklanjuti seperti laporan soal sampah.

Contoh lain adalah laporan soal jalan rusak.

Sumarsono mengatakan tidak semua jalan rusak yang dilaporkan warga melalui Qlue adalah jalan pemerintah daerah.

Ada pula warga yang melaporkan kerusakan di jalan nasional.

Jika seperti itu, Pemprov DKI tidak bisa mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Laporan tersebut pun dianggap tidak bisa segera ditindaklanjuti.

"Jadi tindak lanjutnya lambat karena butuh waktu. Pembangunan jalan butuh feasibility studies dulu, perhitungan dulu. Tingkat kewenangannya dilihat dulu. Kamu laporkan seminggu belum tentu selesai. Jadi inilah kelemahan di Qlue," kata Sumarsono.

Lalu bagaimana cara kerja aplikasi Qlue?

Dikutip dari Kompas.com, kesuksesan dan kelancaran Jakarta Smart City bertumpu pada keberadaan dua aplikasi, yakni Qlue dan Cepat Respons Opini Publik (CROP).

Qlue sdiresmikan sejak tahun 2015 saat masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Qlue adalah aplikasi yang diperuntukan bagi warga, sedangkan CROP merupakan aplikasi yang hanya bisa diunduh oleh aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat kepolisian.

Qlue merupakan aplikasi sejenis sosial media yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan real time. 
Aplikasi tersebut saat ini sudah dapat diunduh secara gratis melalui smartphone yang berbasis Android.

Lewat Qlue, warga dapat melaporkan semua kejadian, seperti macet, banjir, jalan rusak, penumpukan sampah, ataupun ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Laporan disampaikan tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga foto.

Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan CROP.

Seluruh aparat Pemprov DKI diwajibkan untuk menginstal aplikasi ini di smartphone mereka masing-masing, terutama aparat yang bertanggung jawab terhadap wilayah permukiman, yakni lurah dan camat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI Jakarta Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, 44 camat yang ada di seluruh wilayah Jakarta telah menginstal CROP. Sedangkan dari 267 lurah, sebagiannya juga telah mengintal aplikasi tersebut.

"Camat sudah semuanya, lurah sudah sebagian. Kita dorong terus agar semuanya bisa segera menginstal CROP secepatnya," kata Agus.

Untuk mendukung suksesnya program Jakarta Smart City, kata Agus, saat ini Pemprov DKI juga telah menyiagakan 300 unit kamera pengawas yang disebar di berbagai penjuru Ibu Kota, baik di jalanan, sungai, maupun permukiman.

Ruang kontrol 300 kamera pengawas berada di Balai Kota DKI Jakarta. Menurut Agus, jumlah kamera pengawas akan terus ditambah. Rencananya pada Januari mendatang, akan didatangkan 500 unit. (Tribunnews.com/Kompas.com/ Warta Kota)