Baru Menjabat 3 Hari, Pemprov DKI Copot Dirut TransJakarta, PSI: Bukti Buruknya Seleksi Direksi BUMD

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara soal pembatalan Donny Andy Saragih sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta yang baru ditunjuk tiga hari lalu.

Pembatalan itu dilakukan oleh Pemprov DKI lantaran baru mengetahui Andy Saragih berstatus terpidana kasus penipuan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari menilai, peristiwa ini merupakan bukti sangat buruknya proses seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta.

Ia pun menduga, tim seleksi tidak memeriksa rekam jejak Donny sebelum menunjuknya menjadi orang nomor satu di TransJakarta.

Padahal, pemeriksaan rekam jejak calon direksi BUMD merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh tim seleksi.

"Kemungkinan, tim seleksi memang tidak melakukan background check. Padahal background check itu hukumnya wajib," ucapnya, Selasa (28/1/2020).

"Jika ini yang terjadi, maka perlu dipertanyakan mengapa tim seleksi bisa ceroboh," tambahnya menjelaskan.

Menurutnya, mustahil bila tim seleksi tidak mengetahui kasus yang menjerat Donny jika sebelumnya telah memeriksa rekam jejak mantan Direktur Operasional PT Eka Sari Lorena Transport.

Pasalnya, kasus penipuan yang dilalukan oleh Donny dan rekannya ini telah sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

"Kemungkinan lain, tim seleksi sudah menjalankan background check, tapi tidak bisa mendeteksi. Tapi kok rasanya tidak mungkin ya," ujarnya.

• Cerita ABK Bertahan Hidup 12 Jam di Lautan Pulau Lancang Setelah Terjatuh dari Kapalnya

• Persija Jakarta Gunakan Dua Stadion Ini Sebagai Kandang di Liga 1 2020

• Mayoritas Tersangka Begal Konsumen Warteg di Pesanggrahan Positif Ganja

Seperti diketahui, Donny Andy Saragih ditunjuk sebagai Dirut PT TransJakarta untuk menggantikan Agung Wicaksono yang mengundurkan diri.

Ia diangkat berdasarkan surat keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT TransJakarta pada 23 Januari 2020 lalu.

Baru menduduki jabatan itu selama tiga hari, Pemprov DKI Jakarta akhirnya membatalkan surat keputusan penunjukan Donny sebagai Dirut PT TransJakarta.

Ia pun dituding memberikan keterangan palsu soal statusnya sebagai terpidana kasus penipuan.