Jakarta Tergenang
Underpass Kemayoran Banjir: Pemprov DKI Jakarta Beri Sindiran, PUPR Evaluasi Sistem Drainase
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seolah memberi sindiran kepada Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran soal banjir di underpass Kemayoran.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Dengan begitu, Jarot mengatakan sistem tersebut efektif menangkal banjir di underpass Kemayoran dan wilayah Jakarta lainnya.
"Kami kerja bersama, jadi antara PPK kemayoran, PUPR, Pemprov DKI, Damkar, lalu juga kami minta bantuan nanti Jasamarga gotong-royong bersama untuk mengurangi genangan secepatnya," beber Jarot.
Pompa Air Milik PPK Kemayoran Tak Kuat Sedot Banjir
Jarot Widyoko mengatakan pompa air milik PPK Kemayoran tak sanggup menyedot banjir di underpass Kemayoran.
Saat ini, genangan air di underpass Kemayoran setinggi kira-kira lima meter.
"Dari PPK Kemayoran sebenarnya ada pompa, tetapi dengan cepatnya air naik, dia tidak mampu," kata Jarot, saat diwawancarai awak media, di underpass Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).
"Ini juga perlu direview nanti berapa sih volume air, kami harus siap-siap. Pompa yang disiapkan di underpass harus sudah mampu membuang tanpa bantuan," sambungnya.
Dia mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengajak pihak terkait mengevaluasi banjir di Jakarta.
"Besok kami ajak pihak terkait rapat di Dirjen SDA PUPR. Jadi kami membantu teknik dan solusinya," kata Jarot.
• Sudah 3 Hari, Bocah Tenggelam di Kali Pesanggrahan Belum Ditemukan
• Baim Wong Temukan Ini di Bawah Sepatu Mahalnya, Paula Verhoeven Ngeluh: Aduh Bikin Aku Sakit Nih
Jarot juga menyatakan bakal mengevaluasi sistem drainase di underpass Kemayoran.
"Mereview sistem drainase. Karena ruangan yang untuk drainase itu kan berubah. Itu yang perlu direview," ucapnya.
"Kemarin saya telusur juga sampai waduk Kemayoran, rawanya, ini perlu diperbaiki dengan dihilir laut," Jarot melanjutkan.
Kemudian, dia mengatakan perlu adanya sistem yang lebih bagus dari pompa penyedot air.
"Jadi memperbaiki sistem air ini mengalirnya ke mana, setelah itu bertemu, nanti berapa pompa yang diperlukan," ucap Jarot.
"Berapa lebarnya saluran yang mau direview. Lalu juga akan kami koneksikan itu dengan PUPR," tutup Jarot.
Mengembalikan Fungsi Lahan Pinggir Sungai
Jarot Widyoko meminta agar lahan pinggiran sungai di Jakarta tak dijadikan pemukiman warga.
Sebab, menurutnya, lahan pinggiran atau tanda batas (sempadan) sungai bukanlah tempat untuk bertempat tinggal.
"Mohon semoga ini segera dikembalikan agar sempadan ini bebas dari pemukiman," kata Jarot, saat diwawancarai awak media, di underpass Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).
"Mengembalikan sungai seperti semula itu, sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi kami," lanjutnya.
Setelah fungsi lahan sungai dikembalikan semula, kata dia, pihaknya akan membikin dinding vertikal (sheet pile).
"Kami akan membuat sheet pile (dinding vertikal). Karena kami tahu kapasitas sungai yang dijaga air ini tidak mampu hanya dengan normalisasi saja," jelas Jarot.
"Yaitu harus dengan perlakuan khusus dengan membuat sheet pile atau tebing. Itu yang menjadi tupoksi kami," sambungnya.
Selanjutnya, Jarot menyatakan bakal mengembalikan fungsi lahan pinggir sungai di kawasan Jakarta.
"Kami akan normalisasi, tergantung di mana sempadan sungai yang ditertibkan, supaya menteri PUPR bisa langsung menganggarkan," pungkasnya.