Iwan Fals Ikut Komentari Konflik Partai Demokrat: Bagaimana Tanggapan Tuan Puan Sekalian?
Musisi Iwan Fals berkomentar mengenai konflik Partai Demokrat. Apa kata musisi senior itu?
Penulis: Ferdinand Waskita Suryacahya | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Dia pun menyinggung SBY yang selalu mengeklaim sebagai Demokrat sejati, tetapi menurutnga justru demokrasi Partai Demokrat diamputasi SBY.
"SBY selalu mendengungkan keadilan, tetapi faktanya AD/ART Tahun 2020 ini adalah mengambil keadilan-keadilan hak-hak daripada kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, di mana hak untuk kedaulatannya diamputasi dalam pasal AD/ART itu, bahkan calon ketua umum menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi," kata Jhoni Allen Marbun.
Jhoni Allen Marbun pun mengungkit keberadaan adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang kini memegang jabatan sebagai Ketua Fraksi Demokrat di Senayan.
"Mahkamah Partai yang menurut UU Parpol pasal 32 dia independen, hasilnya final. Ini tidak, hasilnya direkomendasi kepada Ketua Majelis Tinggi. Semuanya bermasalah dan melanggar UU," katanya.
Respon Kubu AHY
DPP Partai Demokrat pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons pernyataan Jhoni Alen Marbun (JAM) terkait perubahan AD/ART Partai Demokrat pada Kongres V 2020.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan, kongres adalah forum atau lembaga pengambilan keputusan tertinggi di Partai Demokrat.
Selain itu, kongres sebagai lembaga dengan kewenangan tertinggi berwenang mengubah AD/ART termasuk mengubah Mukaddimah jika menjadi kesepakatan kongres.
"Jangankan itu, merubah bentuk bahkan membubarkan organisasi pun bisa, dan memang menjadi kewenangan kongres," ujar Kamhar kepada wartawan, Kamis (11/3/2021).
Kamhar mengatakan, Mukaddimah dalam AD/ART yang menjadi roh, jiwa dan visi besar organisasi, sangat mungkin direvisi jika dipandang perlu untuk merespon dinamika dalam ruang dan waktu.
Sehingga lebih adaptif dan relevan, tak anakronis.
"Pernyataan JAM tentang ini mencerminkan sikap feodal dalam berorganisasi dan obskurantis," ucapnya.
Kamhar menilai, kelompok GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) terindikasi gagal move-on dan terjebak pada romantisme masa lalu.
Masa di mana mereka memegang posisi penting dan strategis apalagi kala itu Partai Demokrat sebagai Partai pendukung utama pemerintah.
Kamhar menyebut, mereka mengabaikan regenerasi dan sulit menerima kenyataan kehilangan kekuasaan sebagai konsekuensi logis pergantian kepengurusan serta posisi partai demokrat yang kini berada di luar pemerintahan.
Baca juga: Sekjen Partai Demokrat Kubu Moeldoko Bongkar Alasan Belum Daftar ke Kemenkumham
Baca juga: Ludes Tak Tersisa, Siti Haya Tidak Bisa Menahan Air Mata saat Melihat Puing Sisa Bangunan Rumahnya
Baca juga: Polisi Tunggu Laporan Pembeli di Warkop Cibubur Dibacok Begal
