Breaking News:

Sidang Rizieq Shihab

Rizieq Shihab dan 5 Eks Petinggi FPI Divonis 8 Bulan Penjara Terkait Kasus Petamburan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Rizieq Shihab bersalah melanggar protokol kesehatan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat

Penulis: Bima Putra | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Bima Putra
Rizieq Shihab dan lima eks petinggi FPI saat dihadirkan sebagai terdakwa kasus kerumunan Petamburan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Rizieq Shihab bersalah melanggar protokol kesehatan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Suparman Nyompa mengatakan Rizieq Shihab terbukti bersalah atas kerumunan pada kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri keempatnya di Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan.

Atas kerumunan sekitar 5.000 warga itu Rizieq dinyatakan melanggar pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dakwaan ketiga dari lima dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Di waktu bersamaan, dalam amar putusannya lima eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al Habsyi, dan Maman Suryadi juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 93.

"Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama delapan bulan. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan," kata Suparman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).

Putusan Majelis Hakim yang diketuai Suparman, dengan anggota M. Djohan Arifin, dan Agam Syarief Baharudin berdasar pertimbangan fakta-fakta yang terungkap sidang kerumunan Petamburan.

Putusan Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU yang meminta Rizieq dihukum pidana dua tahun penjara dan pidana tambahan dilarang aktif dalam kegiatan Ormas selama tiga tahun.

Pun dengan tuntutan JPU terhadap lima eks pimpinan FPI yang dituntut hukuman satu tahun dan enam bulan penjara serta pidana tambahan larangan aktif kegiatan organisasi masyarakat selama dua tahun.

Dari lima dakwaan JPU, Suparman menyatakan hanya dakwaan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan terbukti, sementara dakwaan pertama pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, dan empat pasal pada tiga dakwaan lain tidak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved