Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Masih Bingung Soal Penutupan Jalan di Wilayahnya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Kasus positif Covid-19 di Kota Tangerang terus melonjak tapi pemerintah setempat masih bingung soal pembatasan pergerakan warganya.

Seperti yang diutarakan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah yang belum mengetahui skema penutupan jalan dan pembatasan pergerakan warganya saat ini.

TONTON JUGA

"Kita belum tahu (skema penyekatan) nunggu edarannya karena ini lagi dibahas teknisnya. Sebenarnya masyarakat sekarang mobilisasinya juga terbatas," kata Arief di gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (30/6/2021).

Pasalnya, dirinya mewacanakan ada kebijakan soal 100 persen work from home (WFH) kepada seluruh sektor perusahaan di Kota Tangerang.

Hal tersebut untuk menekan lajur pertambahan kasus Covid-19 di Kota Tangerang.

Namun, lagi-lagi ia belum tahu kapan keputusan itu akan direalisasikan.

"Wacananya kan WFH 100 persen, kalau 100 persen kan gak ada yang ngantor, wartawan juga gak boleh, liputan dari rumah saja," kata Arief.

Baca juga: Pemerintah Kota Tangerang Buka Seleksi CPNS untuk 3.000 Lebih Formasi

"Kita lihat lah, karena kita harus mengatur pengamanan pandemi ini supaya efektif dan efisien karena kan sekarang banyak juga pegawai dan nakes yang terpapar," sambung dia lagi.

Pemerintah Kota Tangerang juga tengah siap-siap memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Arief R Wismansyah mengatakan kalau pihaknya siap dalam kebijakan apapun.

TONTON JUGA

Sebab, tujuan tersebut untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

"Sekarang mah, siap engga siap, harus siap. Karena sekarang yang harus diamankan kan keselamtan masyarakat," jelas Arief.

"Kemudian secara nasional, Jabodetabek ini kan jadi epicentrum. Artinya kita masih menunggu ederan dari pusatnya seperti apa," tambah dia lagi.

Ia juga sudah meminta kepada Satpol PP Kota Tangerang hingga dinas Perhubungan Kota Tangerang untuk mempersiapkan tata cara pelaksanaan PPKM Darurat.

"Tadi saya sudah intruksi, pak sekda juga sudah intruksi kepada temen-temean BPBD, Satpol PP, Dishub Kota Tangerang untuk merumuskan untuk tata laksananya (PPKM Darurat)," ungkap Arief.

Baca juga: Samsat Jakarta Timur Perketat Prokes: Jumlah Pengunjung Dibatasi, Ada 4 Jalur Bagi Wajib Pajak

Dirinya berharap masyarakat kota Tangerang dapat menyikapi dengan baik aturan PPKM Darurat.

Karena, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

"Mudah-mudahan masyarakat bisa bijak juga menyikapi, karena memang kasusnya makin tinggi. Rumah sakit sudah makin terbatas. Bahkan Rumah isolasi yang disedikan pemerintah juga terbatas," tutupnya.

Sebagai informasi, Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan akan memberlakukan PPKM darurat pada enam provinsi dan 44 kabupaten/kota.

PPKM Darurat itu akan resmi diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.

PPKM Darurat ini bisa berlaku 1 atau 2 pekan.

Hal ini sebagai respons atas lonjakan Covid-19 yang sangat tinggi dalam 1,5 bulan terakhir.

Kendati demikian, Presiden Jokowi belum menyebutkan mulai kapan PPKM Darurat ini mulai berlaku.

Kebijakan ini disebut masih dalam tahap finalisasi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.