Virus Corona di Indonesia

Kuli Bangunan Meradang karena Tak Boleh Naik KRL, Padahal Bawa Surat dari RW: Saya Kan Tidak Ilegal

Seorang kuli bangunan bernama Azis harus memendam kecewa karena tidak diperbolehkan naik jasa Kereta Rel Listrik (KRL) pada saat PPKM Darurat.

Editor: Wahyu Septiana
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ilustrasi KRL - Seorang kuli bangunan bernama Azis harus memendam kecewa karena tidak diperbolehkan naik jasa Kereta Rel Listrik (KRL) pada saat PPKM Darurat. 

TRIBUNJAKARTA.COM, - Seorang kuli bangunan bernama Azis harus memendam kecewa karena tidak diperbolehkan naik jasa Kereta Rel Listrik (KRL) pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Padahal, Azis sudah membawa surat pengantar dari persetujuan dari RT dan RW lingkungan rumahnya.

Azis tidak diperbolehkan naik KRL dari Stasiun Bojonggede, pada Kamis (15/7/2021).

Azis dihadang oleh petugas di Stasiun Bojonggede dan tidak diperkenankan menggunakan jasa Commuter Line.

Ia dianggap tidak memenuhi kriteria selama pemberlakuan PPKM Darurat yakni menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP).

Azis mengaku bahwa dirinya telah membuat surat keterangan persetujuan dari RT dan RW lingkungan rumahnya.

Warga Bojonggede, Azis kecewa tidak boleh beraktifitas menggunakan KRL Commuter Line
Warga Bojonggede, Azis kecewa tidak boleh beraktifitas menggunakan KRL Commuter Line (ISTIMEWA)

Hal itu dilakukan agar dapat menjalankan aktifitasnya sebagai pekerja konstruksi.

"Ini kan surat saya dari RT RW, itu saja kan sudah jelas, tapi kenapa tidak bisa masuk naik kereta, saya harus diarahkan dulu ke desa, padahal surat saya sudah jelas ada stempel dan tanda tangan RT RW, saya tidak ilegal," ujar Azis dikutip dari Tribun Bogor.

Baca juga: Terungkap Kematian Pria Terbungkus Plastik, Cinta Segitiga Hubungan Sejenis Antara Pelaku dan Korban

Baca juga: Pemerintah Bakal Salurkan BST Jika PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu, DPR: Kita Harus All Out

Baca juga: NasDem Dukung Pemerintah Bagikan Obat Gratis untuk Pasien Covid-19 yang Lakukan Isolasi Mandiri

"Saya ingin kerja ke Tanah Abang, di surat ini terlampir dan dijelaskan, saya bekerja di sektor pembangunan," tambahnya.

Azis merasa heran dengan tidak diperbolehkannya naik KRL Commuter Line dengan alasan ada peraturan baru.

"Saya tidak boleh masuk dan naik KRL, katanya ada peraturan baru lagi yang harus persetujuan desa, saya bekerja pulang tiga hari sekali dan itu pun malam, jika ke desa mau bertemu siapa malam seperti itu," ungkapnya.

Selain itu, Azis meminta agar petugas dapat lebih bijak dalam memahami dan menerapkan peraturan.

"Mengurus surat seperti ini saja kan sudah memakan waktu, tapi sudah diurus malah tidak boleh, saya kecewa juga sih, seharusnya petugas memahami."

"Saya ini bukan pekerja kantoran, kalau kantor mah ada surat dari kantor, nah kalau saya kan buruh, serabutan," tandasnya. (TribunnewsBogor.com, Yudistira Wanne)

Baca juga: Pemerintah Bakal Salurkan BST Jika PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu, DPR: Kita Harus All Out

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bogor
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved