Interpelasi Anies Soal Formula E, Alasan PDIP Bereaksi Keras: Gubernur Melawan Rakyat

TRIBUNJAKARTA.COM - Fraksi PDI Perjuangan mengungkap alasan mereka bereaksi keras mengenai gelaran Formula E.

Dimana PDI Perjuangan bersama PSI menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Politikus PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan alasan pengajuan hak interpelasi.

"Kenapa kami bereaksi keras terhadap interpelasi. Itu kan hak paling rendah yang dimiliki anggota dewan," kata Ima Mahdiah dikutip TribunJakarta.com dari dari akun YouTube TERAS Channel Official, Selasa (7/9/2021).

"Bukan gubernur melawan rakyat tapi gubernur melawan rakyat. Kami perwakilan rakyat DKI," tambah Ima Mahdiah.

Baca juga: Pengamat Curiga Fraksi DPRD DKI Tolak Interpelasi Tutupi Ketidakberesan Formula E

Mantan Staf AHok itu menuturkan Fraksi PDIP merupakan perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi.

Pasalnya, kata Ima, rakyat tak dapat langsung menyampaikan aspiranya. Sehingga Fraksi PDI Perjuangan mewakili aspirasi itu.

"Kami mau bertanya kenapa masa pandemi ini menganggarkan untuk hal-hal yang tidak penting balapan Formula E dalam waktu beberapa jam menghabiskan beberapa triliun," kata Ima Mahdiah.

Ia mempertanyakan kebijakan anggaran Pemprov DKI mengenai Formula E.

Padahal, kata Ima, anggaran itu bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Ia mencontohkan pandemi Covid-19 membuat banyak anak berstatus yatim piatu.

Anak-anak tersebut, kata Ima, tidak mau sekolah dan kuliah karena tak percaya diri.

"Tidak pede (percaya diri) karena tidak memiliki ibu dan ayah. Tidak ada yang bisa bayarin. Kenapa Pemprov DKI tidak peka dalam hal yang seperti itu," tuturnya.

Baca juga: Kabar Anies Baswedan Kumpulkan 7 Fraksi Soal Interpelasi, Gerindra Klarifikasi: Itu Keliru

Ima pun mengungkapkan awal Fraksi PDIP menggulirkan hak interpelasi.

Dimana terdapat rekomendasi laporan BPK mengenai temuan kelebihan bayar serta yang belum dibayar.

"Jadi berapa item pokoknya total sampai berapa ratus miliar, jadi kelihatannya kayak ada sengaja gitu. Enggak tahu pengen WTP atau memang ada kesengajaan ini yang makanya sekarang mereka takut ini kita mau interpelasi," ujarnya,

Ia menuturkan salah satu pemeriksaan BPK yakni Formula E.

Ima menilai belum banyak yang tidak mengetahui gelaran Formula E.

Baca juga: Terungkap 2 Alasan PDIP Ngotot Interpelasi Anies, Gembong: Hanya Minta Tanya dan Dijawab, Itu Saja

Masyarakat, kata Ima, hanya banyak mengetahui gelaran balap Formula 1.

"Formula E ini setelah kammi baca peraturan MoU-nya ini sudah langsung di dianggarkan sampai 2024. Yang masih jadi pertanyaan kenapa Pak Anies kan jelas 2022 selesai," katanya.

"Kan kita enggak ingin memberatkan yang berikutnya untuk bayar commitment fee. Setelah kami berdasarkan laporan audit BPK, kami lihat bahwa Formula E ini tidak ada transparansi dari awal," tutur anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Desakan PDIP dan PSI hingga Demo Dukung Interpelasi Formula E, Wagub Riza Patria: Ayo Berdiskusi

Selain itu, Ima mengatakan pihak Pemprov DKI tidak memberikan studi kelayakan yang jelas saat rapat di DPRD DKI Jakarta.

"Sampai terakhir rapat mereka tidak bisa sampaikan studi kelayakan yang benar," kata Ima

Alasan PDIP Ngotot AJukan Hak Interpelasi

Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta tetap ngotot mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hak interpelasi itu terkait gelaran Formula E.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan dua hal yang melatarbelakangi rencana hak interpelasi itu.

Pertama, Gembong mengatakan pihaknya bertanya mengenai skala prioritas Anies Baswedan mengenai pembangunan di DKI Jakarta.

Baca juga: Formappi Sebut Partai Penolak Interpelasi Formula E Terganggu Kepentingannya

Sementara kedua, Gembong menuturkan adanya rekomendasi BPK terkait gelaran Formula E pada 2022 yang berpotensi berdampak pada keuangan daerah.

"Itulah dua hal yang melatabelakangi kami untuk meminta keterangan dari Pak Anies. Sifatnya hanya minta tanya dan dijawab selesai, itu aja. Enggak lebih dari itu," kata Gembong dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia Malam pada 2 September 2021.

Ia menilai pada tahun 2022 seharusnya Pemprov DKI Jakarta memfokuskan perhatian untuk pemulihan Covid-19.

"Pemulihan segala lini. Pemulihan ekonomi dan lain sebagainya yang kita harapkan Pak Anies, fokus," tuturnya.

Baca juga: DPRD DKI Banjir Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies: Kecurigaan PKS Hingga Reaksi Ariza

Namun, kata Gembong, Anies malah memasukkan Formula E ke dalam Pergub.

Hal itulah yang membuat Fraksi PDI Perjuangan.

"Kenapa sih Pak Anies begitu ngotot Formula E pada 2022 di saat kondisi masyarakat kita belum memungkinkan gelaran balapan Formula. Sebenarnya itu saja," imbuhnya.

Wagub DKI Jakarta Minta Berdiskusi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi interpelasi PDI Perjuangan dan PSI soal penolakan Formula E.

Menurut dia, hal ini biasa terjadi dalam sistem pemerintahan.

Meski begitu, Ariza menyebut yang menolak Formula E sebaiknya duduk bersama guna menyampaikan aspirasinya.

"Kami minta yang tidak setuju silakan berdiskusi, dialog sampaikan keberatan dan alasannya, saya kira bisa kita carikan solusi," kata Ariza, kepada Wartawan, Sabtu (4/9/2021).

Baca juga: Mas Anies Tak Perlu Khawatir, Yunarto Wijaya Sebut Interpelasi Formula E Justru Menguntungkan

"Dalam demokrasi ini ada yang pro dan kontra, biasa," lanjutnya. 

Ariza juga menanggapi ihwal sejumlah karangan bunga dukungan warga untuk interpelasi PDI-Perjuangan dan PSI yang menolak  Formula E.

Menurutnya, hal tersebut wajar dilakukan oleh masyarakat.

"Jadi, tidak bisa sekarang sekadar menolak sekalipun itu hak warga. Kami hormati yang setuju, kami hormati yang tidak setuju," tuturnya.

"Namun, apa yang diputuskan tentu melalui mekanisme aturan ketentuan dan peraturan yang ada," tutup Ariza. (TribunJakarta.com)