Polisi Didesak Legislator Bertindak Cepat Tangkap Pemodal Tambang Ilegal di Poboya

Ia menegaskan, aktivitas produksi pertambangan yang di luar dari CPM adalah ilegal dan aparat harus bertindak.

“Kami di DPRD ini juga akan melakukan monitor, siapa saja yang melakukan aktivitas di luar CPM, kita akan sampaikan kepada aparat,” katanya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulteng itu menambahkan, daerah membutuhkan kehadiran investasi, sepanjang kegiatannya berjalan dengan positif.

Baca juga: Kejagung Diminta Usut Tuntas Dugaan Mafia Tambang

Sebab, kata dia, dampak positif dari sebuah investasi juga banyak, seperti ada pendapatan masyarakat, tenaga kerja bisa terakomodir, usaha-usaha di sekitar tambang ataupun di Kota Palu pada umumnya juga akan mengikut,

Pihaknya meminta pihak perusahaan agar mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan musyawarah mencari titik tengah.

“Apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang diinginkan perusahaan, bisa saling tawar menawar. Kalau misalnya dari sisi ketenagakerjaan, ya harus diutamakan orang-orang di sekitar tambang,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, pihak perusahaan juga harus melibatkan pemerintah, dalam hal ini Gubernur dan DPRD Sulteng, sebab urusan tambang adalah ranah provinsi.

Sebelumnya, Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulteng Bidang Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Sumber Daya Alam, menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap pemodal tambang.

“Sebab pemodal ini menjadi salahsatu bagian terjadinya eskalasi bentrok. Kita minta pemodalnya diperiksa,” kata TA Gubernur Sulteng, Muhammad Ridha Saleh, dalam media briefing di Kantor Komnas-HAM Perwakilan Sulteng.

Menurutnya, polisi harus mencari tahu pemodal-pemodal yang terlibat memicu eskalasi bentrok, supaya masyarakat tidak dianggap satu-satunya pemicu.

Baca juga: IPW Minta Oknum Polri yang Diduga Terlibat Mafia Tambang Sumsel Diperiksa

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng berjuang dalam memediasi pihak CPM dan Lembaga Adat Poboya untuk menuju skema yang lebih permanen.

Dalam masa transisi, kata dia, ada dua solusi yang ditawarkan, yaitu pembentukan koperasi dan menyediakan material.

Ketua Komnas-HAM Perwakilan Sulteng, Dedy Askari, juga memohon kepada masyarakat untuk bersabar menuju skema yang lebih permanen.

“Bagaimana mau mempercepat perwujudan skema permanen bila selalu saja ada peristiwa seperti ini,” pungkasnya.