Waketum Garuda Minta Jangan Apriori Terhadap KPK Soal Dugaan Beras Bansos DKI

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta semua pihak tidak apriori kepada KPK terkait kasus dugaan beras bansos DKI Jakarta tahun 2020.

Google
Ilustrasi Beras. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta semua pihak tidak apriori kepada KPK terkait kasus dugaan beras bansos DKI Jakarta tahun 2020. 

Dikutip Tribunnews.com, KPK menjamin akan menindaklanjuti tiap laporan yang masuk ke bagian pengaduan.

"Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, kami silakan bisa melaporkan kepada KPK. Sehingga kemudian tindak lanjut dari KPK akan lebih mudah melakukan verifikasi telaah dan juga pengayaan informasi," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023).

Ali menjelaskan apabila laporan sudah masuk ke bagian pengaduan maka pihaknya bakalan terus berkoordinasi dengan pelapor.

Gunanya yaitu untuk terus melakukan pengayaan informasi, termasuk mendalami data-data yang disampaikan.

"Nah, sejauh ini kemudian, hal itu (laporan) belum ada. Sehingga kami berharap silakan masyarakat dapat melaporkannya pada KPK. Sekalipun sekali lagi, ketika ada laporan dari masyarakat, KPK tidak akan tinggal diam," katanya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar kala ditanyai terkait apakah Pemprov DKI akan membantu jika KPK memang menyelidiki kasus dugaan korupsi Bansos DKI.

"Ya, enggak bisa komentari," ujarnya di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Heru juga menekankan bahwa dia tak mengetahui kasus tersebut.

Sebab, katanya, program bansos dari Pemprov DKI itu terjadi jauh sebelum dia menjabat pj gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Pemprov DKI masih dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

"Itu (program) tahun 2020, saya enggak tahu. Itu sudah lama, saya enggak masuk ke arah situ," ujar Heru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani juga telah buka suara terhadap kasus dugaan korupsi bansos tersebut.

Fitria turut memberi tanggapan sebab salah satu BUMD DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, terseret dalam kasus dugaan korupsi bansos itu.

Namun, Fitria hanya memberi keterangan atas penimbunan beras yang diseret ke dugaan korupsi bansos itu.

Penimbunan beras yang dimaksud itu disinggung pegiat media sosial Rudi Valnjka melalui akun Twitter-nya, @kurawa.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved