Profil Anthony Winza Probowo: Politikus Muda PSI Beberkan Alasan Anies Baswedan Dapat Rapor Merah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Inilah profil Anthony Winza Probowo, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memberikan rapor merah kepada kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Diketahui, saat berbincang dalam rangkaian HUT ke-5 TribunJakarta.com, Anthony tak segan memberi rapor merah atas pemerintahan Anies di Jakarta.

Anthony menegaskan rapor merah itu diberikan berdasarkan data yang dimiliki dan fakta di lapangan atas apa yang telah dikerjakan Anies selama satu periode menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pegangan Anthony dalam memberikan penilaiannya itu adalah apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan janji program kerja Anies selama memimpin Jakarta di tahun 2017-2022 dan fakta di lapangan.

Ia menilai selama memimpin Jakarta, Anies hanya fokus mengerjakan sesuatu yang terlihat indah secara visual.

Baca juga: Sederet Catatan Ini Jadi Bukti, PSI Mantap Berikan Rapor Merah untuk Anies Baswedan

Diantaranya membangun sejumlah taman, kemudian JPO dan halte yang instagramable dan Jakarta International Stadium (JIS) yang begitu ambisius untuk menjadi ikon baru Jakarta.

"Parameter kami di PSI. Eksekutif daerah harus bisa mengeksekusi program yang tertuang di RPJMD.

RPJMD ini kan istilahnya rapornya, nah setelah lima tahun ini dinilai.

Nah saya bekerja bersama Pak Anies, saya melihat banyak rapor beliau yang masih merah," kata Anthony.

Lulusan Amerika Serikat

Anthony Winza Probowo merupakan salah satu darah muda di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Oleh PSI, Anthony ditugaskan berada di Komisi B DPRD DKI Jakarta dan sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Melansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Anthony  merupakan lulusan Magister Hukum dari Georgetown University di Amerika Serikat.

Ia mengenyam pendidikan di negeri Paman Sam dibiayai penuh oleh beasiswa Pemerintah RI melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Dalam penelitiannya di Georgetown University, Amerika Serikat, Anthony membandingkan hukum tata negara Perancis dengan Indonesia khususnya terkait dengan mekanisme Judicial Preview vs Judicial Review antara Indonesia dan Perancis.

Baca juga: Banding Ditolak, PSI Desak Ketua DPRD DKI Segera PAW Viani Limardi 

Di masa studi S2nya, Anthony juga mendirikan virtual think-tank bernama Forum Generasi Sinergi, yang beranggotakan ribuan mahasiswa S2 dan S3 Indonesia yang tengah menyelesaikan studinya di seluruh dunia.

Anthony juga pernah menyabet juara 1 sebanyak tiga kali di berbagai kompetisi Debat Hukum Tata Negara dan Hukum Bisnis baik di level regional maupun nasional.

Di antaranya kompetisi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran.

Anthony juga pernah menerima penghargaan Outstanding Achievement Awards dari Universitas Pelita Harapan.

Pernah Kerja di Kantor Hotman Paris

Sedangkan di karir profesionalnya, Anthony memulai di tahun 2011.

Ia pun tercatat pernah menimba pengalaman praktek hukum di berbagai kantor hukum ternama di Indonesia.

Di antaranya adalah sebagai advokat di kantor hukum Mochtar Karuwin Komar yang didirikan oleh mantan Menteri Luar Negeri RI – Mochtar Kusumaatmadja.

Ia juga pernah bekerja di kantor hukum pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara litigasi.

Anthony juga pernah menjabat sebagai Vice-Head Commercial Litigation and Arbitration Practice Group dan Vice-head of Constitutional and Administrative Law Practice Group di Budidjaja International Lawyers.

Di DPRD DKI Jakarta, Anthony maju dari wilayah dapil Jakarta 2 yang meliputi Kecamatan Kelapa Gading, Cilincing dan Koja.

Ia memperoleh 6.808 suara dari dapil tersebut.

Rapor Merah Anies Versi PSI

Anthony sebelumnya membeberkan beberapa rapor merah Anies selama memimpin Jakarta.

Di antaranya soal proyek pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT).

"Dari perpresnya pak Jokowi ada 13 jalur yang perlu dibuat, tapi dengan berbagai alasannya buktinya sekarang enggak tuh, berarti eksekusinya bermasalah nih," kata Anthony.

Selain itu, target pemerataan air bersih di Jakarta juga masih jauh dari target yang dijanjikan Anies di masa menjabatnya.

"Ini hak asasi nih air bersih, ini masih jauh dari targetnya 79 persen.

Baca juga: Harta Anies Baswedan Cuma Rp 10,9 M, Utang Rp 50 M ke Sandiaga Uno Diikhlaskan Bikin NasDem Lega

"Tapi baru naik 6 persen artinya 1 persen per tahun," ujar Anthony.

Dari kacamata PSI, Anthony menilai banyak kebijakan Anies yang nyatanya tak sejalan dengan yang seharusnya diberikan.

Dia mencontohkan ketika Anies ngotot menggelar Formula E pada tahun 2022.

Kala itu, Anies berargumen ajang Formula E sebagai cara mengajak masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Terhadap alasan Anies kala itu, Anthony menilai Anies salah kaprah.

"Anies ini tidak mendiagnosa dengan baik sehingga obatnya ini ga nyambung," kata Anthony.

Menurut Anthony, jika memang narasi besarnya untuk mengajak masyarakat beralih ke kendaraan listrik, lebih baik uang yang besar untuk Formula E dialokasikan untuk menyiapkan infrastruktur yang menunjang untuk kendaraan listik.

"Harusnya solusinya itu tentu pertama ada fasilitas yang mempermudah masyarakat untuk membeli mobil listrik misalnya anggaran Formula E buat commitment fee buat charging mobil listik," kata Anthony.

Jika infrastrukturnya tersedia maka nanti masyarakat akan tertarik untuk beralih ke mobil listrik.

Bahkan, yang membuat Anthony tak habis pikir dengan Anies yakni hendak mengubah RPJMD di akhir masa jabatannya.

Diketahui, Anies mengajukan perubahan RPJMD di saat dirinya hanya tersisa 14 bulan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Jangan karena KPI (key performance indicator) gagal mau direndahin targetnya.

Ibaratnya sekolah ujian susah malah minta digampangin ujiannya.

Akhirnya yang ditonjolkan hanya hal yang berbau kosmetik belaka," kata Anthony. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News