Dishub Bakal Tutup 27 Putaran Arah, PSI Pesimis Bisa Atasi Kemacetan di Jakarta
Dishub DKI Jakarta berencana menutup 27 putaran arah di DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. PSI pesimis.
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan berbagai cara untuk mengatasi kemacetan yang kian parah di Jakarta.
Selain ingin menerapkan jalan berbayar atau ERP menimbulkan penolakan, Dishub juga berencana menutup 27 putaran arah di Jakarta.
"Rencana penutupan tambahan 27 u turn (putaran arah) dan tahun lalu kami juga sudah melakukan ada delapan u turn yang ditutup," kata Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/2/2023).
"Juga akan ada 7 ruas jalan yang nantinya akan diterapkan sistem satu arah," lanjut dia.
Selain itu, Syafrin menyebut Pemprov DKI Jakarta juga terus meningkatkan pelayanan transportasi umum agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadinya.
Baca juga: Jakarta Makin Macet, PSI Minta Pemprov DKI Atur Mekanisme Kerja WFH di Perkantoran
"Jadi berbagai upaya terus kita lakukan. Di sisi angkutan umum, DKI terus berupaya meningkatkan kuantitas maupun kualitas angkutan umum.
Baik itu dari sisi integrasi seluruh angkutan umum jalan ke sistem Transjakarta.
Kemudian integrasi antar-modanya juga dikemas dalam program Jaklingko sehingga sekarang untuk MRT LRT dan Transjakarta itu sudah terintegrasi secara utuh," papar Syafrin.
PSI Pesimistis

Namun mengenai upaya Dishub tersebut, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana pesimistis bisa mengatasi kemacetan di Jakarta.
"Kemacetan tidak akan berkurang signifikan dengan cara menutup jalur putar balik," kata William.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai opsi Work from home (WFH) masih menjadi strategi jitu untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.
"WFH satu satunya metode yang terbukti mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan, sudah terbukti 3 tahun yang lalu," kata William.
Baca juga: Heru Budi Yakin Jakarta Tetap Macet Meski IKN Pindah ke Kalimantan: Orangnya Pindah Ga Bawa Mobil
Selain itu, ia juga meminta Disnaker memetakan pola kerja Hybrid untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta.
"Kota-kota besar dunia sudah menerapkan kerja hybrid karena terbukti kerja dari rumah tidak mengurangi produktivitas.
Disnaker harus bisa memetakan berapa persen bidang pekerjaan di Jakarta yang bisa dilakukan secara hybrid," ujarnya.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.