''Enak Banget, Gaji Ratusan Juta'' DPRD Minta Manajemen Ancol Disanksi Setelah Terungkap Bobroknya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak meminta agar manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol diberikan punishment atau sanksi.

Hal itu setelah terbongkar kebobrokan manajemen Ancol dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/6/2023).

"Harus ada punishment. Kami aja ada punishment kok, ya dari partai, dari masyarakat," kata Gilbert.

Apalagi, kata Gilbert, jajaran manajemen Ancol mendapatkan gaji yang cukup besar sehingga perlu diberikan sanksi jika memang kerja mereka tidak sesuai standar.

"Masa ada pihak yang begini kok ga dipunishment, kok enak banget, gaji ratusan juta," ujar Gilbert.

Politikus PDIP itu menilai memang perlu ada tindakan tegas dari Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) untuk membuat Ancol kembali ke jalur yang seharusnya.

Pasalnya, selama ini Gilbert menilai manajemen Ancol selalu tertutup termasuk dalam kisruh yang terjadi di internal mereka.

Baca juga: Dirut Akui Ada 4 Proyek Mangkrak di Ancol Mulai Hotel Mewah hingga Sea World, DPRD Kecewa Berat

"Tanpa itu semua, Ancol ini ga bakal sembuh penyakitnya, bisa bangkrut ini Bank DKI (terus berikan pinjaman ke Ancol)," kata Gilbert.

Namun demikian, Gilbert tidak menjelaskan secara rinci hukuman apa yang layak diberikan kepada jajaran direksi Ancol.

Selain pemberian hukuman, Gilbert juga menyarankan rekomendasi lain yakni terminasi atau penghentian kerjasama dengan PT PBCS selaku pihak yang menjadi dalang mangkraknya pembangunan mall Ancol Beach City (ABC).

Kemudian, Gilbert juga merekomendasikan Ancol untuk membuka tender bagi perusahaan secara terbuka untuk pembangunan infrastruktur ke depan.

"Open tender untuk mendapatkan perusahaan yang baik, kalau tidak berubah ya Ancol akan begini terus," bebernya.

Sementara itu, kritikan tak kalah keras datang dari Hasbiallah Ilyas.

Politikus PKB itu menyoroti penyewaan lahan di Ancol yang menurutnya tak ada transparansi dari pihak manajemen.