Melihat Perlintasan Liar Perbatasan RI-PNG, Akses Lintasan Narkoba Hingga Jalur Ilegal Lukas Enembe

Perbatasan Indonesia dengan PNG di Kampung Skouw Yambe memiliki jalur perlintasan liar. Akses lintasan narkoba hingga jalur ilegal Lukas Enembe.

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Palang perlintasan ilegal di dekat PLBN Skouw, jalur ini kerap digunakan pelintas menyelundup barang terlarang sampai jadi akses eks Gubernur Papua Lukas Enembe pelesiran ke PNG. 

Dia menjelaskan, pihaknya telah membangun fasilitas lintas batas bernama PLBN Skouw untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari Indonesia ke PNG atau sebaliknya.

"Aktivitas kebutuhan masyarakat di dua tempat ini baik di Indonesia maupun di Papua Nugini harus diusahakan berlangsung normal melalui mekanisme yang kita bangun secara resmi di PLBN," kata Robert, Jumat (17/11/2023).

Palang perlintasan ilegal di dekat PLBN Skouw, jalur ini kerap digunakan pelintas menyelundup barang terlarang sampai jadi akses eks Gubernur Papua Lukas Enembe pelesiran ke PNG.
Palang perlintasan ilegal di dekat PLBN Skouw, jalur ini kerap digunakan pelintas menyelundup barang terlarang sampai jadi akses eks Gubernur Papua Lukas Enembe pelesiran ke PNG. (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

Pihaknya dalam menyikapi keberadaan jalur liar, tentu memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat di sekitar perbatasan.

"Sepanjang bisa kita yakini bahwa jalur ini sangat dibutuhkan masyarakat baik di Indonesia maupun Papua Nugini untuk kebutuhan nyata sehari-hari tanpa bermaksud untuk melanggar hukum tidak masalah sebetulnya," ucapnya.

Hanya saja, lanjut dia, banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan perlintasan ilegal untuk melakukan aktivitas terlarang salah satunya penyeludupan narkoba.

"Tapi yang kita waspadai adalah jangan sampai jalur ini dimanfaatkan untuk hal-hal melanggar hukum. Misalnya, membawa barang-barang terlarang atau membawa barang yang harus diperdagangkan secara resmi kemudian tidak resmi," tegas dia.

Persoalan keberadaan jalur ilegal di perbatasan terus menjadi bahan diskusi di BNPP, termasuk pemerintah daerah di Papua, TNI dan Polri.

Penutupan yang saat ini dilakukan yakni, meminimalisir lalu lintas agar kendaraan baik roda dua dan roda empat tidak dapat melintas.

Komunikasi dengan masyarakat sekitar juga dilakukan agar penutupan yang dilakukan dapat dipahami sebagai upaya menjaga keamanan negara.

"Kita berharap dengan pak Wali Kota Jayapura, Gubernur Papua, dan pemerintah pusat memiliki sikap yang sama dengan penutupan jalur ini, saya kira itu yang perlu disosialisasikan," tegas dia.


Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved