Kritik Keras Melki Sedek ke Jokowi dan Puan, Belakangan Disanksi Rektor UI karena Pelecehan Seksual

Lebih lanjut, Melki melihat Perppu Cipta Kerja ini diproduksi secara sengaja melanggar konstitusi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi disebut tidak mentaati konstitusi. Sebab, mengacu Pasal 22 UUD 194, sudah sang jelas tegas Melki, Perppu hanya bisa diterbitkan ketika ada keadaan yang memasuki kegentingan memaksa. Sedangkan saat ini keadaan genting dan memaksa itu tidak ada.

"Sehingga bentuk dari publikasi yang kami keluarkan kemarin, itu merupakan puncak dari kemarahan kami selama bertahun-tahun mengawal ciptaker dari dia masih UU Omnibus Law Ciptaker, diputus inkonstitusinal bersyarat oleh MK, dan kemudian terbit perppu hari ini," tegasnya.

"Itu adalah puncak kemarahan kami terhadap berbagai hal-hal buruk yang telah dilakukan oleh presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR," Melki menambahkan.

Jokowi Milik Parpol

Pada 20 May 2023, BEM UI mengunggah gambar Jokowi dengan keterangan "Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat".

Gambar tersebut merupakan kritik atas sikap Jokowi yang menunjukan ketidaknetralannya jelang Pilpres 2024.

BEM UI mencontohkan Jokowi berpihak pada salah satu capres menjelang Pemilu 2024.

Jokowi juga dikritik lantaran mengantar salah satu capres menggunakan pesawat kepresidenan yang dianggap melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tak hanya itu, BEM UI juga mengkritik Jokowi yang mengundang enam ketua parpol ke Istana Negara pada 2 Mei 2023.

Menurut BEM UI, hal tersebut membuat Istana Negara sebagai tempat berkembangnya dinasti kekuasaan partai koalisi pemerintah.

"Dalam perjalanan menuju Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo secara terang-terangan menunjukan sikap yang tidak netral. Beliau berkali-kali menyatakan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden dan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan partai politik. Padahal, sebagai seorang pemimpin pilihan rakyat, Presiden Joko Widodo seharusnya mengutamakan pelayanan kepada rakyat dan menggunakan segala fasilitas yang dimiliki untuk memperlancar pelayanan kepada rakyat, bukan kepada partai politik.

Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan penyimpangan yang dilakukan oleh presiden begitu saja. Kesengajaan yang dilakukan oleh presiden melalui tindakannya yang berkali-kali mementingkan partai bisa merusak demokrasi di Indonesia. Apabila dibiarkan terus-menerus, presiden hanya akan menjadi petugas partai, bukan menjadi pelayan rakyat," tertulis di unggahan akun Instagram @bemui_official.

Diintimidasi

Pada November 2023, Melki Sedek yang juga mengkritik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas usia capres dan cawapres, mengaku diintimidasi. Tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarganya.

Paling parah ibu saya di rumah Pontianak, didatangin sama orang berseragam TNI sama polisi.

Ditanya-tanyainlah kebiasan Melki di rumah ngapain, ibu saya itu kalau balik ke rumah pernah balik malam enggak, balik jam berapa. Ya menanyakan kebiasaan orang-orang di rumah," katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (9/11/2023).