Sopir Jaklingko Melawan, Transjakarta Bantah Ada Kongkalikong dengan DPRD soal Operator Mikrotrans

Tudingan ini mencuat lantaran anggota legislatif tersebut merupakan ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

Oleh karena itu, ratusan sopir Jaklingko di bawah naungan delapan operator tersebut mengepung Balai Kota Jakarta dan menggelar aksi demo di kantor Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Mereka pun menuntut Pemprov DKI segera menghentikan politisasi program Jaklingko yang dilakukan direksi Transjakarta dan oknum Anggota DPRD DKI Jakarta itu.

“Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta,” ucap Koordinator Lapangan Aksi Demo Sopir Jaklingko Fahrul Fatah, Selasa (30/7/2024).

Fahrul menyebut, saat ini ada 11 operator Mikrotrans yang bekerja sama dengan Transjakarta untuk menyuplai 2.795 armada Jaklingko.

Tetapi sebanyak 1.435 unit hanya berasal dari operator yang dimiliki anggota DPRD DKI Jakarta tersebut.

Sedangkan sisa 1.357 unit Jaklingko dibagi untuk sepuluh operator lainnya.

“Padahal anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program Jaklingko, namun tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menuntut Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono beserta jajarannya segera mengambil tindakan tegas dengan merombak jajaran direksi Transjakarta.

Pasalnya selain dugaan kongkalikong ini, Transjakarta acap kali membuat kebijakan sepihak yang memberatkan operator dan sopir Jaklingko.

Seperti penetapan upah sopir dengan menggunakan parameter capaian kilometer, sehingga dalam sehari setiap sopir Jaklingko ditargetkan bisa menempuh jarak 100 kilometer.

“Untuk itu kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untik bida memberikan solusi yang adil bagi semua,” tuturnya.

Dishub DKI Membantah

Tudingan yang disampaikan FKLB ini pun langsung dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Anak buah Pj Gubernur Heru Budi Hartono ini pun membantah adanya diskriminasi yang dilakukan Transjakarta terhadap pembagian kuota Jaklingko.

“Tidak (ada anak emas). Tentu jika kita melihat proporsionalnya, bahkan ada yang 90 sekian persen realisasinya, ada 75 persen, ada 65 persen. Jadi, jika melihat itu, sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional,” ucapnya.