Bawaslu Usut Dugaan Ketua KPPS yang Coblos Pramono-Rano di TPS Pinang Ranti, Bukan Warga Sekitar

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masih mendalami kasus Ketua KPPS TPS 028, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur yang mencoblos 19 surat suara milik Pramono-Rano di Pilkada Jakarta.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty tidak mau menyampaikan temuan sementara kasus tersebut.

Hal itu untuk menghindari adanya intervensi dalam investigasi.

“Kalau sedang berproses, kami tentu nggak bisa menyampaikan karena tidak boleh sebuah proses itu kemudian dipengaruhi oleh situasi yang lain,” kata Lolly, Rabu (4/12/2024).

Namun Lolly memastikan, Bawaslu akan bekerja profesional. Artinya bakal menindaklanjuti jika ada pelanggaran dan valid sesuai koridornya.

“Dalam konteks ini tentu Bawaslu akan sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan,” jelas dia.

Sementara itu, Komisioner KPU Jakarta Astri Megatari mengatakan KPU Jakarta Timur memberhentikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 028 Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur.

Dia membenarkan, pemberhentian dilakukan sebagai buntut dugaan temuan surat suara tercoblos untuk pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur nomor urut 3.

"Yang diberhentikan adalah ketua KPPS," ujar Komisioner KPU Jakarta Astri Megatari.

Astri membantah informasi, Ketua Bawaslu juga ikut dipecat imbas kasus tersebut.

"Tidak benar (ketua Bawaslu Jakarta ikut dipecat)," terang Astri.

Pelaku Orang Luar

Dikutip dari Tribunnews.com, Tarigan, tokoh masyarakat di Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur mengaku kesal karena wilayahnya tercoreng karena ulah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 028 yang ada di wilayahnya.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 028 ketahuan mencoblos 19 surat suara milik Pramono-Rano saat pemungutan suara berlangsung, 27 November 2024 lalu.