Dedi Mulyadi Semangat Berantas Preman, Sosok Jenderal Ini Akui Sulit karena Ada Keterlibatan Aparat

Salah satu contohnya, ketika tangan kanan Hercules, Nicholas Johan Kilikily memberikan pengakuannya bahwa kelompok Hercules di Tanah Abang kala itu kerap memberikan setoran kepada aparat gabungan. 

"Artinya itu memang ada di lapangan, yang kerja sama. Kerja sama saling menguntungkan, mudah-mudahan adanya satgas penumpasan preman ini, hal itu bisa diputus rantainya. Adanya preman ini tak terlepas daripada adanya semacam kerja sama perlindungan lah," kata Susno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Rabu (14/5/2025). 

Kolaborasi dengan pihak aparat, membuat keberadaan preman sulit diberantas. 

"Sebenarnya agak sulit ya, sepanjang masih ada pengangguran, sepanjang kesejahteraan masih belum bagus, apalagi banyak juga orang-orang yg di PHK. Persoalan yang pertama perman ini adalah persoalan perut, persoalan kesejahteraan, persoalan tenaga kerja, persoalan kemiskinan, yang ini adalah tanggung jawab negara," pungkasnya. 

Sikap Presiden

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo resah karena maraknya premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif.

Prasetyo pun menegaskan bahwa Prabowo berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi-aksi premanisme berbungkus ormas yang menganggu iklim usaha.

"Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

"Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," imbuh dia.

Prabowo pun sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari jalan keluar atas permasalahan preman berkedok ormas.

Salah satu jalan keluar yang dibicarakan adalah kemungkinan pembinaan kepada ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan keamanan ketertiban masyarakat.

Namun, jika ditemukan tindak pidana, pemerintah bersama aparat penegak hukum tak segan-segan memberikan sanksi.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ucap Prasetyo.

Lebih lanjut ia menyatakan, pemberantasan aksi premanisme tidak hanya bergantung pada Satuan Tugas (Satgas) anti premanisme.

Menurutnya, fungsi itu turut bisa dijalankan oleh Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satunya melalui pembinaan.

"Kalau itu berada di daerah-daerah, di kabupaten atau di provinsi, kemudian kalau misalnya itu sudah mulai masuk ke tindak kriminal, bisa teman-teman polisi sudah masuk menangani di situ. Jadi ya sudah berjalan, tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus," tandasnya.