Dedi Mulyadi Diterpa Isu Raja Sunda: Dari Telapak Kaki hingga Gaya Kepemimpinan yang Dikritik Keras

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang tengah menjadi sorotan kini diterpa isu Raja Sunda.

Gaya kepemimpinan sosok yang karib dengan tradisi dan kebudayaan Sunda itu dikritik keras.

Dedi kerap enggan berkompromi dalam mengeksekusi kebijakannya. Hal itu membuatnya dinilai seperti seorang raja.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi pernah mencocokkan kakinya dengan prasasti bersejarah telapak kaki Raja Sunda di Kota Bogor, dan ukurannya disebut pas.

Kritik Keras

Kritik keras terhadap Dedi Mulyadi dan dilakukan secara kelembagaan adalah pada saat Rapat Paripurna DPRD Jabar membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).

Kritik dilontarkan Fraksi PDIP dalam bentuk interupsi hingga walk out.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, mengungkit superhero Superman saat mengkritik Dedi.

Awalnya, Doni menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi menyebut tak perlu berkonsultasi dengan DPRD dalam mengeksuksi program atau kebijakannya.

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).

Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.

"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrenbang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni. 

Doni berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Dedi Mulyadi harus mau mengklarifikasi pernyataannya di acara Musrenbang itu.

"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.