Patung Fatmawati di Taman Bendera Pusaka Picu Polemik, Gubernur Pramono Angkat Bicara

Patung Fatmawati dipilih lantaran orang yang menjahit bendera Merah Putih untuk dikibarkan saat Proklamasi 17 Agustus 1945.

TRIBUNJAKARTA.COM
PEMBUATAN PATUNG FATMAWATI - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasannya membuat patung Fatmawati di Taman Bendera Pusaka yang merupakan gabungan dari Taman Leuser, Taman Ayodya, dan Taman Langsat.

Pramono bilang, patung Fatmawati dipilih lantaran ibu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu merupakan orang yang menjahit bendera Merah Putih untuk dikibarkan saat Proklamasi 17 Agustus 1945.

“Jadi di sama nama tamannya kan Bendera Pusaka dan bendera pusaka itu identik dengan bu Fatmawati,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8/2025) petang.

“Ketika membuat kan benderanya yang menjahit bu Fatmawati,” tambahnya menjelaskan.

Orang nomor satu di Jakarta ini juga memastikan pembuatan patung tersebut tak menggunakan anggaran APBD DKI Jakarta.

Patung yang rencananya memuat sosok Fatmawati sedang merajut itu merupakan sumbangan dari seseorang.

Hanya saja, Pramono tak mau membeberkan lebih lanjut sosok yang menyumbang dana untuk pembangunan patung tersebut.

“Ada orang yang berbaim hati ingin menyumbang atau memberikan kepada Taman Bendera Pusaka dan saya sudah setuju itu,” ujarnya.

“Jadi, itu bukan dibangun atas APBD ataupun dari dana DKI Jakarta,” sambungnya.

Sebagai informasi tambahan, rencana Gubernur Pramono membangun patung Fatmawati di Taman Bendera Pusaka sempat dipersoal oleh politikus PSI August Hamonangan.

Anggota DPRD DKI Jakarta itu pun mempertanyakan relevansi sosok yang akan diabadikan dalam bentuk patung di Taman Bendera Pusaka.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menyatukan tiga taman di kawasan Kebayoran Baru yakni Taman Leuser, Langsat dan Ayodya menjadi Taman Bendera Pusaka.

Pembangunan Taman Bendera Pusaka ini menuai sorotan karena akan menggusur para pedagang di Pasar Barito.

Selain itu, yang juga jadi sorotan yakni rencana Pramono untuk membangun patung Fatmawati yang tak lain adalah ibunda dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di taman tersebut.

“Kita bicara DKI Jakarta. Kenapa malah membangun patung yang tidak punya relevansi langsung? Padahal banyak tokoh lokal yang lebih tepat. Jangan sampai ini hanya untuk menyenangkan orang tertentu,” ujar August saat berbincang dalam program Tribun Talks bersama TribunJakarta, Selasa (12/8/2025).

Menurut August ketimbang Fatmawati, masih banyak sosok yang dianggap lebih relevan untuk dijadikan patung di Jakarta, terutama mereka yang telah berjasa untuk kota ini.

"Apa relevannya patung itu. Kenapa bukan tokoh yang memang sudah nyata-nyata berjasa besar buat Jakarta seperti Ali Sadikin? Beliau itu gubernur legendaris. Punya sejarah kuat membangun Jakarta,” tuturnya.

August menyinggung, bila memang benar proyek ini dilakukan oleh Pramono demi “menyenangkan” Megawati maka publik patut mempertanyakan motif di balik pembangunan taman tersebut.

Ia bahkan menyebut proyek ini sebagai proyek ambisi yang sarat kepentingan.

“Kalau benar ingin menyenangkan Ibu Megawati, lalu muncul patung Ibu Fatmawati, berarti jelas dong ini proyek ambisi.

Apalagi tokoh-tokoh yang relevan seperti mantan gubernur DKI tidak diajak bicara. Ini kan aneh,” tegasnya.

Lebih jauh, August juga mengkritisi Pramono dalam peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka, di mana mengajak Megawati kendati di saat yang sama para pedagang tengah menggelar aksi penolakan.

“Wong cilik ini mau ketemu gubernurnya, malah dipagarin. Dihadang sekuriti. Media pun katanya kesulitan meliput. Ini Jakarta loh," ujarnya.

August menegaskan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk jika terdapat kebijakan yang dianggap menyimpang atau mengabaikan kepentingan publik.

“Kami ini mitra kerja pemerintah daerah. Kalau ada yang keliru, ya harus kami koreksi. Kalau rakyat kecil disingkirkan, terus proyeknya untuk menyenangkan elit, jelas itu bukan pembangunan yang adil,” tuturnya.

 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved