Hunian Vertikal Jadi Keniscayaan di Jakarta, DPRD DKI Ingatkan Tantangan Menuju Kota Global

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, menegaskan bahwa hunian vertikal merupakan keniscayaan di tengah terbatasnya lahan di Ibu Kota.

Dengan luas wilayah sekitar 664 kilometer persegi, hanya 40 persen atau 271 kilometer persegi yang diperuntukkan bagi hunian sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Sementara itu, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,6 juta jiwa dengan kepadatan 16.155 per kilometer persegi.

“Ketika lahan terbatas dan kebutuhan banyak, akhirnya harga jual tanah semakin meningkat dan bergeser ke pinggir. Harapannya, kita semua bisa mengakses hunian-hunian yang ada di DKI Jakarta,” kata Retno, Kamis (11/9/2025).

Retno menambahkan, kebutuhan hunian di Jakarta saat ini mencapai 288.393 unit. Jika tidak disiasati dengan pembangunan hunian vertikal, hal ini bisa memperparah pertumbuhan kawasan kumuh.

Data 2017 mencatat ada 445 RW kumuh, dan Pemprov DKI kini tengah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi kawasan tersebut dengan target selesai pada Desember 2025.

Lebih lanjut, Retno menegaskan arah kebijakan Pemprov sudah tercantum dalam RPJMD 2025–2029, yakni penyediaan perumahan publik yang terjangkau, layak huni, terhubung dengan transportasi, dan pusat ekonomi.

“Ada kebijakan bahwa kami harus menyiapkan hunian terjangkau yang layak huni, terhubung dengan TOD, dan program Pak Gubernur Pramono yaitu mix use. Ini yang sedang kami godok,” ucapnya.

Saat ini, Pemprov DKI memiliki sekitar 32 ribu unit rumah susun. Retno menyebut, pengelolaan serius menjadi kunci agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kami punya target tahun 2027, mungkin UPRS akan meningkat menjadi BLUD. Harapannya seperti itu,” tegasnya.

Sejumlah rusunawa juga sudah mulai menerapkan pendekatan sosial-ekonomi, seperti Rusun padat karya dengan 381 unit, Rusun Rorotan IX dengan 484 unit, serta Rusun Marunda dengan 288 unit.

“Sosial-ekonomi juga kami pikirkan, makanya terbit Ingub Nomor 131 Tahun 2016. Semua SKPD harus support kegiatan sosial-ekonomi di rusunawa, supaya taraf hidup masyarakat bisa meningkat,” pungkas Retno.

DPRD Ingatkan Soal Mindset Masyarakat dan Tantangan Global

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, menilai transformasi hunian vertikal harus mampu menjawab tantangan Jakarta sebagai kota global.

“Dengan semakin terbatasnya lahan, memang solusinya adalah vertical housing. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah siap? Dari pertemuan kami dengan warga, generasi muda yang baru menikah pilihannya hanya dua: tinggal di rumah orang tua atau mertua,” kata Ghozi.