Hunian Vertikal Jadi Keniscayaan di Jakarta, DPRD DKI Ingatkan Tantangan Menuju Kota Global
Kepala DPRKP Jakarta, Retno Sulistyaningrum, menegaskan bahwa hunian vertikal merupakan keniscayaan di tengah terbatasnya lahan di Ibu Kota.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Satrio Sarwo Trengginas
Lebih jauh, Ghozi mengaitkan pembangunan hunian vertikal dengan visi Jakarta sebagai kota global yang diatur dalam RPJPD.
“Karakter kota global itu ada enam poin, mulai dari ekonomi mapan, riset dan inovasi, ruang yang nyaman, menarik wisatawan, lingkungan berkelanjutan, hingga konektivitas antarwilayah. Pembangunan vertical housing saya lihat cukup baik mengarah ke sana,” paparnya.
Ia juga membayangkan konsep integrasi hunian vertikal dengan fasilitas publik bisa lebih dimaksimalkan.
“UPRS ketika nanti jadi BUMD akan punya kewenangan lebih. Saya membayangkan pasar-pasar seperti Pasar Rumput, di atasnya ada vertical house, terkoneksi langsung dengan busway dan MRT. Jadi warga rusun tidak perlu lagi punya kendaraan pribadi,” tuturnya.
Tak hanya membangun infrastruktur, Ghozi menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat rusun.
“Beberapa kali saya lihat DPRKP bikin festival, ternyata ada UMK dan kebudayaan di situ. Hal seperti ini harus terus dikembangkan, karena kota global bukan hanya infrastruktur, tapi juga manusianya yang berdaya,” pungkasnya.
Soal Aturan Batas Masa Sewa Rusun, DPRD DKI Jakarta Minta Jangan Dulu Dijalankan |
![]() |
---|
Pramono Sebut Akan Ada 10 Hunian Vertikal di Jakarta, Lengkap Ada Fasilitas Pasar hingga GOR |
![]() |
---|
Tata Permukiman Kumuh Jadi Hunian Vertikal, Suswono: Tidak Mesti dari Uang APBD |
![]() |
---|
Revitalisasi Rusun Marunda Tak Pakai APBD, Pemprov DKI Tunggu Investor |
![]() |
---|
Pemprov DKI Akui Ada Rusun Lain Selain Marunda yang Kondisinya Tak Layak Huni |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.