PKS Sepakat Tunjangan Perumahan DPRD DKI Jakarta Dievaluasi, Ismail: APBD Digunakan Tepat Sasaran
PKS menegaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar digunakan tepat sasaran.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Rr Dewi Kartika H
lihat foto
Adapun kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta.
Kebijakan itu diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 27 April 2022 silam.
Dalam kepgub tersebut, Anies mengatur besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 78,8 juta per bulan.
Sedangkan, tunjangan yang diterima anggota Parlemen Kebon Sirih lainnya mencapai Rp70,4 juta ler bulan.
Dalam aturan itu juga dijelaskan bahwa seluruh tunjangan pimpinan dan anggota legislatif berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomuniksi dengan DPRD DKI,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Minggu (7/9/2025).
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
| Ketua Fraksi PKS Tak Masalah Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Per Bulan Dievaluasi |
|
|---|
| Rincian Gaji Anggota DPR Terkuak, Rieke Diah Pitaloka Ungkit Tunjangan Kinerja Kemenkeu 300 Persen |
|
|---|
| Fraksi Golkar DPRD DKI Soroti Pasar Munjul Mangkrak 10 Tahun, Pedagang Rugi hingga 90 Persen |
|
|---|
| Soal Polemik Tunjangan Rumah DPRD DKI, Pramono Anung Tegaskan Keputusan Ada di Tangan Dewan |
|
|---|
| DPRD DKI Sambut Baik Perpanjangan Pendaftaran Program Pasukan Putih |
|
|---|
![[FULL] Pakar: Banyak Menteri Presiden yang Pantas Kena Reshuffle, Kerjanya Omon-omon Cuma Ngerecokin](https://img.youtube.com/vi/3BbQlZOAwZ4/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.