Siap Hitung Ulang APBD Jakarta 2026, Pramono Tunggu Menkeu Purbaya soal Pemangkasan DBH Rp 15 T
Jakarta berpotensi kehilangan pemasukan hingga Rp15 triliun dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang biasa diberikan pemerintah pusat.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Imbasnya, DPRD DKI Jakarta saat ini menunda pembahasan APBD 2026 di tiap komisi karena postur yang dianggar sudah tak lagi sesuai.
"Rapat komisi menjadi tidak relevan lagi karena angka yang mau dibahas ini berubah," tegas dia.
Pihaknya juga akan menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memastikan langkah apa yang harus dilakukan dalam meyikapi pemangkasan DBH.
"Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan kita harus berkonsultasi dengan Kemendagri. Apa yang harus kita lakukan kita tidak boleh menerka-nerka tidak boleh melangkah sendiri tanpa panduan," tegas dia.
Berita Lainnya
Baca juga: Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer Daerah Rp15 Triliun, DPRD DKI Tunda Pembahasan APBD 2026
Baca juga: APBD DKI 2026 Fokus Pangan, Pendidikan, hingga Mitigasi Banjir, Wagub Rano Beberkan Prioritasnya
Baca juga: Tekan Pengangguran, Pramono Gelontorkan APBD Demi Buka Ribuan Lapangan Kerja Baru di Jakarta
Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita
| Ranperda Kawasan Tanpa Asap Rokok Rampung Dibahas, DPRD DKI Minta Prabowo Segera Susun Pergub |
|
|---|
| Ditolak Pedagang, Pramono Anung Pastikan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Tak Bikin UMKM Merana |
|
|---|
| Bukan Liberalisasi, Pengamat Anggap Transformasi PAM Jaya Perkuat Pengawasan Publik |
|
|---|
| Ada Perayaan HUT ke-80 TNI, CFD Sudirman-Thamrin Tetap Digelar 5 Oktober Besok |
|
|---|
| PROMO Spesial HUT ke-80 TNI 5 Oktober, Naik Transportasi Umum di Jakarta Cuma Rp80 |
|
|---|
![[FULL] Gugatan 125 T Ijazah Wapres Untungkan Prabowo, Pakar Nilai Gibran Punya Kekhawatiran Besar](https://img.youtube.com/vi/glSlEtPe0_8/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.