Dana Bagi Hasil Dipangkas, Pramono Kaji Subsidi Transportasi Umum, Tarif TJ Bisa Tak Lagi Rp 3.500

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian terhadap subsidi transportasi umum di ibu kota.

Hal ini menyusul pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Jakarta yang mencapai Rp15 triliun.

Dengan pemangkasan ini, pendapatan Jakarta menurun drastis dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

“Tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (penurunan pendapatan). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pramono bilang, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji ulang seluruh skema subsidi dan belanja nonprioritas, termasuk kemungkinan efisiensi di sektor transportasi.

Sebagai informasi, selama ini Pemprov DKI Jakarta menanggung subsidi cukup besar di sektor ini, angkanya bisa mencapai Rp15.000 per penumpang.

“Nah berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ujarnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pihak belum tentu menaikkan tarif layanan transportasi umum di Jakarta.

Khususnya Transjakarta yang belakangan diisukan bakal mengalami penyesuaian tarif layanan.

“Sekarang (naik Transjaarta) mau kemana aja bayarnya Rp3.500, tapi ini belum tentu dinaikkan ya. Saya hanya menyampaikan contoh,” kata Pramono.

BUMD Diminta Putar Otak

Selain itu, Pramono Anung menginstruksikan kepada seluruh dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan efisiensi ketat dalam penggunaan anggaran 2026.

Instruksi ini disampaikan setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun.

“Seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kami lakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pramono menyebut, dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan memantau langsung pemanfaatan setiap rupiah anggaran daerah agar lebih tetap sasaran.

“Jadi, era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus,” ujarnya.

Adapun pemangkasan DBH berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. 

Dari semula Rp95,35 triliun, pendapatan Jakarta turun menjadi Rp79,06 triliun, dengan nilai transfer dari pemerintah pusat hanya tersisa Rp11,15 triliun.

“Memang pemotongan Jakarta paling besar dan ini menjadi tantangan bagi sama serta pak wagub untuk bisa menyelesaikan target kami dengan baik,” kata Pramono.

Khusus untuk BUMD, Pramono juga meminta agar mereka mencari sumber dana lain selain dari APBD yang selama ini diterima dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PAD).

Menurutnya, hal ini penting agar BUMD Jakarta tetap dapat menjalankan program-program mereka masing-masing, seperti rencana pembangunan kawasan Dukuh Atas menjadi Transit Oriented Development (TOD) oleh PT MRT Jakarta.

“Dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD yang akan membangun, misalnya interconnection di Dukuh Atas tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan APBD,” tuturnya.

“Maka dilakukan dengan skema partnership dan sebagainya,” tambahnya menjelaskan.

Pangkas Anggaran Non Prioritas

Tak hanya itu,  Pramono Anung memastikan bakal memangkas sejumlah pos anggaran nonprioritas, menyusul keputusan pemerintah pusat yang memotong dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun.

Pramono menyebut, efisiensi menjadi langkah wajib agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap terlindungi.

“Efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya, perjalanan dinas, makan, minum, dan anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Meski menghadapi pemangkasan besar-besaran, Pramono menegaskan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan tersentuh pemotongan.

“Ada hal-hal yang tidak boleh dikurangi dan saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan KHP yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik,” ujarnya.

“Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979,” tambahnya menjelaskan.

Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo ini menyatakan Pemprov DKI Jakarta bakal tetap patuh pada keputusan pemerintah pusat, seraya menghitung ulang prioritas anggaran agar pembangunan tetap berjalan.

“Secara prinsip Pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH ini,” tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pemotongan dana transfer dari pusat ke daerah ini membuat Jakarta hanya mendapat Rp11,15 triliun.

Hal ini berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang turun drastis dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,05 triliun.

Berita Terkait

• Baca juga: APBD Turun Drastis, Pramono Instruksikan Efisiensi: BUMD Diminta Putar Otak Cari Dana Alternatif
• Baca juga: Dana Bagi Hasil Dipangkas Rp15 Triliun, Gubernur Pramono Pasrah: Jakarta Tetap Harus Senyum
• Baca juga: Dana Bagi Hasil Disunat, Pramono Putar Otak Berhemat: Konsumsi dan Perjalanan ASN Dipangkas!

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita