Menkeu Purbaya Mau Suntik Rp20 Triliun ke Bank Jakarta: Syaratnya Jangan Panik, Harus Diserap UMKM

“Kalau lihat proporsional kan semakin besar (DBH yang diberikan), pasti semakin besar kepotongnya. Kira-kira begitu, sederhananya begitu,” ujarnya.

“Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini (pemangkasan DBH), dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” sambungnya.

Meski kini hanya menerima DBH sebesar Rp11 triliun dari proyeksi awal Rp26 triliun, Purbaya optimis Jakarta tetap dapat bertahan.

Ia pun menjanjikan bakal mengembalikan DBH seperti semula bila kondisi ekonomi sudah berangsur membaik.

“Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu dan cara persentase enggan lebih besar dibanding yang lain,” tuturnya.

Pramono Legowo 

Pramono Anung mengaku tak bisa berbuat banyak setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga mencapai Rp15 triliun.

Pemotongan ini membuat pendapatan daerah Jakarta menurun signifikan dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

“Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sudah diketok Rp95 triliun, dengan pengurangan DBG yang hampir Rp15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo itu mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah pusat yang menurutnya sudah final.

“Prinsip pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH ini,” ujarnya.

Di tengah penurunan anggaran ini, Pemprov DKI Jakarta bakal memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Program-program yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat pun dipastikan bakal dipangkas.

“Harus ada realokasi, efisiensi. Sehingga sekali lagi, Pemerintah Jakarta akan berusaha yang biasanya dengan anggaran cukup besar, Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun dan kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” tuturnya.

Meski demikian, Pramono memastikan pihaknya tak akan memangkas anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan KJP yang dibagi untuk 707.513 siwa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979,” kata Pramono.

• Baca juga: Pramono Beda dari Gubernur Se-Indonesia soal Kebijakan Menkeu Purbaya, Sherly dan Mualem Kompak
• Baca juga: Purbaya Dorong Exit Strategy Pramono Usai DBH Jakarta Dipotong Rp 15 Triliun Ditiru Daerah Lain
• Baca juga: Menkeu Purbaya Mau Suntik Rp20 Triliun ke Bank Jakarta: Syaratnya Jangan Panik, Harus Diserap UMKM

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita