Menkeu Purbaya Mau Suntik Rp20 Triliun ke Bank Jakarta: Syaratnya Jangan Panik, Harus Diserap UMKM

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan bakal menyuntikan dana hingga Rp20 triliun kepada Bank Jakarta.

Rencana ini muncul setelah berdiskusi dengan Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10/2025) pagi tadi.

Purbaya mengatakan, pemerintah pusat telah menyuntikkan dana segar sebesar Rp200 triliun ke sejumlah bank milik negara (Himbara) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia pun menilai, Bank Jakarta juga layak mendapatkan porsi serupa.“Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara itu Rp200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” ucapnya.

Meski demikian, dana tersebut hanya akan diberikan bila Bank Jakarta mampu menyalurkan dana tersebut ke sektor riil, seperti industri lokal maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Saya tanya ke pak gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit, panik terusnya. Waduh enggak bisa nyalurkan. Tapi kata pak gubernur bkis,” tuturnya.

Ia memperkirakan, jumlah nama yang akan disuntikan kepada Bank Jakarta berkisar di angka Rp10 triliun - Rp20 triliun.

Dana itu diharapkan bisa mendorong pembiayaan bagi sektor UMKM, industri kecil, hingga program kredit produktif di Jakarta.

“Dalam waktu dekat, nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau Rp10 triliun - Rp20 triliun aka bisa kali ya untik nyeral ya,” tuturnya.

“Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” tabahnya menjelaskan.

Pramono Tak Protes

Purbaya mengapresiasi Gubernur Pramono dan jajarannya yang menerima dan tidak memprotes pemotongan DBH sebesar Rp15 triliun.

Purbaya bahkan melontarkan gurauan tajam yang langsung mencuri perhatian.

“Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada pak gubernur yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya daya potong banyak, hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ucapnya sambil tertawa, 

Purbaya kemudian menjelaskan alasan pemerintah pusat memangkas anggaran untuk Jakarta lebih besar dibandingkan daerah lain.

Sebagai perbandingan, anggaran DBH yang dipotong dari Pemprov Jawa Barat hanya Rp2,48 triliun dan Jawa Timur Rp2,81 triliun.

“Kalau lihat proporsional kan semakin besar (DBH yang diberikan), pasti semakin besar kepotongnya. Kira-kira begitu, sederhananya begitu,” ujarnya.

“Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini (pemangkasan DBH), dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” sambungnya.

Meski kini hanya menerima DBH sebesar Rp11 triliun dari proyeksi awal Rp26 triliun, Purbaya optimis Jakarta tetap dapat bertahan.

Ia pun menjanjikan bakal mengembalikan DBH seperti semula bila kondisi ekonomi sudah berangsur membaik.

“Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu dan cara persentase enggan lebih besar dibanding yang lain,” tuturnya.

Pramono Legowo 

Pramono Anung mengaku tak bisa berbuat banyak setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga mencapai Rp15 triliun.

Pemotongan ini membuat pendapatan daerah Jakarta menurun signifikan dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

“Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sudah diketok Rp95 triliun, dengan pengurangan DBG yang hampir Rp15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo itu mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah pusat yang menurutnya sudah final.

“Prinsip pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH ini,” ujarnya.

Di tengah penurunan anggaran ini, Pemprov DKI Jakarta bakal memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Program-program yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat pun dipastikan bakal dipangkas.

“Harus ada realokasi, efisiensi. Sehingga sekali lagi, Pemerintah Jakarta akan berusaha yang biasanya dengan anggaran cukup besar, Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun dan kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” tuturnya.

Meski demikian, Pramono memastikan pihaknya tak akan memangkas anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan KJP yang dibagi untuk 707.513 siwa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979,” kata Pramono.

• Baca juga: Pramono Beda dari Gubernur Se-Indonesia soal Kebijakan Menkeu Purbaya, Sherly dan Mualem Kompak
• Baca juga: Purbaya Dorong Exit Strategy Pramono Usai DBH Jakarta Dipotong Rp 15 Triliun Ditiru Daerah Lain
• Baca juga: Menkeu Purbaya Mau Suntik Rp20 Triliun ke Bank Jakarta: Syaratnya Jangan Panik, Harus Diserap UMKM

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita