Pegawai Transjakarta Korban Pelecehan
Legislator PSI Kecam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Transjakarta: Jangan Sampai Pelaku Bebas
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina, mengecam keras kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Transjakarta
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Jaisy Rahman Tohir
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina, mengecam keras kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Ia menilai kejadian ini seharusnya tidak akan terjadi jika pengawasan internal perusahaan dilakukan dengan lebih ketat.
“Kami menyayangkan dan mengecam terjadinya kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan Transjakarta baru-baru ini. Seharusnya ini tidak terjadi apabila Transjakarta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pegawai-pegawainya,” kata Elva dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).
Menurut Elva, kasus ini harus segera ditindak agar memberikan keadilan bagi korban yang masih menderita akibat kejadian tersebut.
Ia menegaskan, jangan sampai pelaku masih bebas berkeliaran sementara korban justru mengalami tekanan psikologis.
“Kasus ini menunjukkan bahwa tempat kerja masih belum aman bagi perempuan. Apalagi jika pelakunya merupakan atasan, itu memperparah situasi karena ada unsur kekuasaan dan pembiaran terhadap perilaku tidak pantas,” tegasnya.
Elva juga menyoroti sanksi internal yang diberikan kepada pelaku berupa surat peringatan (SP2) dan pemindahan tempat dinas.
Menurutnya, langkah itu belum cukup untuk menjamin keamanan korban maupun mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.
“Pemberian SP2 disertai pemindahan dinas belum bisa memberikan jaminan keamanan yang kuat. Kalau Gubernur dan manajemen Transjakarta serius menindak tegas pelaku, maka harus ada tindakan konkret, bukan hanya ucapan,” katanya.
Lebih lanjut, Elva menegaskan bahwa tindakan pelecehan seksual, baik fisik maupun nonfisik, sudah termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.
“Karena ini sudah masuk ranah pidana, maka Transjakarta harus segera melaporkannya ke pihak kepolisian agar dapat diselidiki dan diproses hukum sampai tuntas,” pungkas Elva.
Diketahui sebelumnya, tiga pegawai Transjakarta diduga jadi korban pelecehan yang dilakukan oleh atasan mereka.
Kasus ini mencuat setelah Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi (PUK SPDT FSPMI) melakukan unjuk rasa di kantor PT Transjakarta pada Rabu (12/11) siang.
"Pelaku ini adalah seorang atasan atau leader daripada korban anggota (serikat) kita selaku bawahannya," kata Pimpinan Unit Kerja SPDT FSPMI PT Transjakarta, Indra Kurniawan, Rabu (12/11/2025).
Para korban terdiri dari dua pramusapa unit Transjakarta Care yang satu orang di antaranya merupakan ibu hamil, dan seorang pramusapa unit Transjakarta Pariwisata.
| Pengamat Heran 2 Pegawai Terduga Pelecehan Karyawati Transjakarta Tak Dipecat |
|
|---|
| Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine: Subsidi Pangan Dipotong Dialokasikan Untuk Hibah |
|
|---|
| PSI Walkout dari Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Tolak Pemotongan Subsidi Pangan Rp370 Miliar |
|
|---|
| Diterpa Isu Miring dan Didemo Karyawan, Transjakarta Tegaskan Zero Tolerance Pelecehan Seksual |
|
|---|
| Heboh Dugaan Pelecehan di Transjakarta, Pramono Desak Tindak Tegas Pelaku: Citranya Sudah Baik |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.