Udara Memburuk dan Sampah Menumpuk, KLH Jadikan HBKB di Sunter Jakut Spot Edukasi Lingkungan Terpadu

Rasio Ridho Sani mengatakan, CFD merupakan sebuah gerakan strategis untuk mengembalikan langit biru.

|
TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino
EDUKASI LINGKUNGAN - Para Pramuka membersihkan sampah dalam acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO). 

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara dan mengatasi persoalan sampah di ibu kota kembali ditegaskan dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, sekaligus sarana edukasi publik mengenai pengurangan emisi dan pengelolaan sampah.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, CFD merupakan sebuah gerakan strategis untuk mengembalikan langit biru.

Menurutnya, kualitas udara di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Jakarta, mengalami kemunduran serius saat musim kemarau, di mana jumlah hari dengan kategori tidak sehat meningkat 30 hingga 40 persen.

"Car free day penting untuk mengembalikan langit biru kita. Kita semua melihat kondisi udara Jakarta sangat memprihatinkan," ujar Rasio Ridho di lokasi.

Ia menjelaskan, perbaikan kualitas udara harus dilakukan dari berbagai sisi: mengurangi emisi kendaraan, meningkatkan standar bahan bakar, mengontrol emisi industri, serta menghentikan praktik pembakaran sampah terbuka.

Karenanya, CFD didorong menjadi ruang edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa pengurangan emisi harus dimulai dari kebiasaan keseharian.

'Kalau CFD dilakukan secara rutin, emisi kendaraan akan berkurang dan masyarakat bisa menikmati udara yang lebih bersih," katanya.

Selain isu udara, persoalan sampah juga menjadi sorotan utama.

Rasio menyebut tingkat pengelolaan sampah nasional baru berada di kisaran 39,1 persen, sementara lebih dari 60 persen sampah di Indonesia masih belum terkelola dengan baik.

Situasi ini menurutnya tidak akan berubah tanpa partisipasi aktif masyarakat.

"Kita semua adalah penghasil sampah dan harus bertanggung jawab atas sampah-sampah kita," tegasnya.

Ia berharap Jakarta Utara dapat menjadi contoh nasional dalam penanganan sampah berjenjang, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir, melalui pelibatan masyarakat, sekolah, organisasi, dan perangkat wilayah.

Menurutnya, langkah komprehensif yang dilakukan Pemkot Jakut sudah berada di jalur yang benar, sehingga wilayah ini dinilai berpotensi menjadi model pengelolaan sampah bagi kota-kota lain di Indonesia.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edy Mulyanto memaparkan pencapaian signifikan wilayahnya sejak mendapat pendampingan intensif dari KLH.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved