PKB dan Golkar Kompak Komentari Arahan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Wanti-Wanti

TRIBUNJAKARTA.COM - Pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi yang memerintahkan relawannya mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sampai dua periode memantik berbabagai komentar, termasuk dari partai politik.

Golkar dan PKB kompak bicara soal waktu yang terlalu dini.

PDIP juga senada, namun dibarengi wanti-wanti akan maksud lain di balik arahan Jokowi tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi memerintahkan kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

Seperti diketahui, Jokowi merupakan politikus yang memiliki sejumlah kelompok relawan sebagai basis dukungan politiknya.

Setelah dipecat dari PDIP, partai yang membesarkannya, Jokowi tetap eksis di dunia politik dengan kelompok relawan itu.

Projo (Pro Jokowi), Seknas Jokowi hingga Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) merupakan tiga  di antaranya.

“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025).

Golkar

Politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid, mengatakan, perintah Jokowi terlalu dini.

Sebab, pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan hampir setahun, terlalu dini membicarakan dua periode yang berarti terkait Pilpres 2029.

Menurut Nurdin, pada periode dua tahun awal, Presiden dan Wapres masih harus bekerja menuntaskan janji politiknya.

"Menurut saya itu waktunya tidak tepat, timing-nya sangat tidak tepat. Tahun sekarang sampai dengan tahun 2027 itulah menurut saya adalah tahun kerja dalam rangka mewujudkan asta cita Bapak Presiden Prabowo. Nanti tahun 2027-2028 baru tahun kerja dan tahun politik," kata Nurdin di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (22/9/2025).

Nurdin mengatakan, saat ini Presiden Prabowo tengah fokus mengakselerasi pembangunan bangsa yang berorientasi pada masyarakat luas, bukan soal kekuasaan.

"Prabowo sekarang ini konsentrasi untuk memulihkan kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan orang-orang," jelasnya.

Mantan Ketua PPSI itu menganggap pernyataan Jokowi bisa menimbulkan gangguan.

Jokowi seharusnya sekarang ini adalah justru mendorong rakyat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif yang berkaitan dengan pencapaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujud nyatakan daripada asta cita Bapak Prabowo."

"Oleh karena itu menurut saya kita tidak perlu juga sekarang melempar suatu pernyataan-pernyataan yang justru bisa mengganggu kehidupan perpolitikan kita. Nah, apalagi kan masih lama 4 tahun lagi. Nah, bagi Partai Golkar ya saya bisa menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo-Gibran sampai tahun 2029."

"Nah, untuk 2029 seterusnya itu nanti kita bicarakan karena itu masih jauh," jelasnya.

PKB

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengomentari pernyataan Jokowi dengan perumpamaan salat.

Menurutnya, perintah Jokowi soal Prabowo-Gibran dua periode belum waktunya, dan terlalu terburu-buru.

"Ojo kesusu (jangan buru-buru). Kalau belum saatnya sholat, jangan azan dulu. Biarkan Pak Prabowo yang sekarang aktif menjalin, berpidato di panggung dunia, biarkan dulu," ucap Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kendati belum mau bicara soal Pilpres 2029 seperti arahan Jokowi, Jazilul memastikan satu komando dengan Prabowo.

"Tentu. Kami PKB akan tegak lurus kepada Pak Prabowo," ucapnya.

 PDIP

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira membaca arahan Jokowi soal Prabowo-Gibran dua periode sebagai taktik politik.

Menurut Andreas, Jokowi terlalu dini berbicara soal dua periode yang terkait Pilpres 2029.

"Pak Jokowi ini ya mungkin momen, ya pasti momennya, terlalu terlalu cepat ya. Juga kita perlu perhatikan gitu ee apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan," kata Andreas di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (22/9/2025).

Andreas membaca Jokowi sedang mempersiapkan mekanisme penyelamatan.

Sebab, saat ini, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu sedang dirundung tuduhan ijazah palsu.

Begitupun dengan Wapres Gibran, sulung Jokowi, yang juga menghadapi polemik sama. 

Gibran digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ijazah setingkat SMA yang digunakan untuk pencalonannya di Pilpres 2029 dianggap bermasalah.

"Ya kan kita lihat gitu situasi saat ini gimana, ya serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah kemudian Gibran juga akhir-akhir dipersoalkan soal ijazahnyanya ya. Sehingga ini perlu ada apa mekanisme, escape mechanism gitu ya, mekanisme penyelamatan," kata Andreas.

Analisis Andreas itu didasari pengalamannya pada Pilpres 2024 lalu, bagaimana aturan konstitusi bisa berubah jelang pencalonan  mengakomodasi Gibran menjadi wapres dengan usia di bawah 40 tahun.

"Artinya ini analisa ya, analisa kita terhadap apa yang dia sampaikan gitu, memaksakan cepat ini kan tentu ada ada latar belakangnya."

"Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat apa ya, sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu. Kemudian dalam perjalanan sekarang bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan itu kita tahu gitu," jelasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya