Menkeu Purbaya Tak Gentar Hadapi Luhut hingga Bahlil, Kini Panen Sentimen Positif Publik

TRIBUNJAKARTA.COM - Baru sebulan menjabat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa sudah berhadapan dengan menteri lain hingga penasihat Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya tak gentar sahut-menyahut dengah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Ekonom jebolan Purdue University itu tampil dengan keteguhan sikap terkait kebijakannya mengatur keuangan negara.

Ia tak segan membeberkan data dan menekankan efektifitas penyerapan anggaran pada program vital pemerintahan Prabowo.

Purbaya Vs Bahlil soal gas 3 Kg

Purbaya membeberkan data subsidi Liquid Petroleum Gas (LPG) atau elpiji sampai harga yang seharusnya diterima masyarakat saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Purbaya dengan penuh data, memaparkan sejumlah komponen yang disubsidi pemerintah, termasuk soal BBM.

Untuk Pertalite, menurut Purbaya, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter.

"Sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15 persen melalui kompensasi," ujar Purbaya di DPR, Jakarta.

Untuk solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter. 

Sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen.

Sementara LPG 3 KG, subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 30.000 per tabung atau 70 persen dari harga normal. 

Maka harga LPG 3 kg di pasaran menjadi hanya Rp 12.750 per tabung dari harga normal Rp 42.750 per tabung. 

"Sedangkan, untuk Elpiji 3 kg (Rp12.750 per tabung), subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian (Rp42.750 per tabung)," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, subsidi dan kompensasi adalah bentuk keberpihakan fiskal pemerintah kepada masyarakat.

“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ungkapnya.

Menteri Bahlil menyebut Menkeu Purbaya salah baca data soal subsidi elpiji.

"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Biasalah, ya mungkin butuh penyesuaian," ujar Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025). 

Meski begitu, menteri sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu, tidak menjelaskan berapa harga elpiji 3 kilogram tanpa disubsidi. 

Menurut Bahlil, Menkeu Purbaya belum diberi masukan oleh tim atau bawahannya di kementerian terkait.

"Jadi, saya kan sudah banyak ngomong tentang elpiji. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," tutur Bahlil. 

Sehari kemudian, Menkeu menegaskan, siap meninjau ulang soal harga asli gas LPG sebesar Rp 12.700 per tabung.

Hal tersebut, merespons ungkapan Bahlil yang menyebut ada salah baca data soal harga asli gas LPG.

Menurut Purbaya, perbedaan angka bisa terjadi karena perbedaan metode perhitungan. 

Meski demikian, ia menegaskan, secara substansi, tidak ada perbedaan yang signifikan.

"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi mungkin pak bahlil betul angkanya, akan kita lihat lagi seperti apa," tuturnya di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

"Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya nanti kita lihat dimana salah pengertian, tapi harusnya pada akhirnya nya angkanya sama, uangnya cuman itu-itu saja kan nanti kita jelasin seperti apa," lanjutnya.

Purbaya menyatakan, perbedaan interpretasi data bukan hal baru karena terkadang angka dari praktik maupun akuntansi bisa berbeda.

"Mungkin salah liat datanya beda, kan hitung-hitungan kadang-kadang kalau dari praktik dari akuntan kadang-kadang beda, tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok uangnya segitu-segitu aja," jelas Menteri Keuangan yang menjabat sejak 8 September 2025 itu.

Purbaya Vs Luhut soal MBG

Sementara itu, Menkeu Purbaya menyatakan akan tetap memotong anggaran MBG jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

Hal ini disampaikan Purbaya merespons pernyataan Luhut yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.

"Kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga," kata Purbaya di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kendati demikian, Purbaya berpandangan bahwa Luhut menilai penyerapan anggaran MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah baik sehingga meminta agar anggaran itu tidak ditarik.

"Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua," ujar Purbaya.

Purbaya akan mengalihkan anggaran yang tak terserap BGN ke bantuan pangan beras 10 kilogram.

Sebelumnya, Luhut sebagai Kepala DEN, meminta Menkeu Purbaya tak menarik anggaran BGN karena penyerapanya akan membaik sampai akhir tahun.

"Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," kata Luhut dalam konferensi pers bersama BGN di Kantor DEN, Jumat (3/10/2025).

Ia menegaskan sudah meminta BGN mempercepat penggunaan dana yang ada agar program berjalan lebih cepat. Ia juga mengingatkan pentingnya memaksimalkan anggaran untuk mendorong ekonomi di daerah.

"Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi," ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan per Jumat (3/10/2025), realisasi anggaran lembaganya mencapai Rp 21,64 triliun atau 34 persen dari total pagu tahun ini.

Untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), realisasinya Rp 18,63 triliun atau 37 persen dari target penerima manfaat selama sembilan bulan. 

Panen Sentimen Positif

Pengamat politik Hendri Satrio mengakui, gaya koboi Menkeu Purbaya menghipnotis publik.

Purbaya membuat publik mengikuti narasi ekonomi yang dibuatnya ringan hingga melupakan bahwa pundi-pundinya tipis.

"Saya nggak tahu nanti, karena dia terlalu melambung saat ini, media suka, rakyat suka, media sosialnya dia, tim komunikasinya mungkin kuat juga ya sehingga viral di mana-mana di media sosial," ungkap Hendri, Kamis (9/10/2025), dikutip Tribunnews dari YouTube Indonesia Lawyers Club.

"Entah hingga berapa lama rakyat menikmati permainan drama seorang Purbaya sampai akhirnya mereka menyadari bahwa kantongnya nggak tebel-tebel, kantongnya tipis aja," imbuhnya.

Namun, Hendri mengatakan bahwa kesuksesan Purbaya ini belum bisa diukur untuk sekarang ini, karena bagaimana dampak kebijakannya untuk ekonomi Indonesia belum terbukti dengan pasti.

"Dia kritik ketenagakerjaan, dia kritik pertamina, dia kritik BUMN, kritik bank-bank himbara, tapi kan kita nggak tahu nih seberapa sukses nanti dia, bagaimana kemudian pajak, bea cukai, bisa memutar ekonomi Indonesia lagi, itu belum tahu," ucapnya.

Meski demikian, Hendri mengakui bahwa kemunculan Purbaya bisa menumbuhkan rasa positif di masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

"Memang Purbaya ini sebuah fenomena baru jelang 1 tahun Pak Prabowo yang mungkin juga bisa menumbuhkan optimisme dan menumbuhkan rasa positif di masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo," ujar Hendri.

"Sampai kapannya, nanti rakyat pasti yang menentukan, tapi yang jelas kita semua yang hadir di sini, semua teman-teman yang ada di ILC (Indonesia Lawyers Club) kali ini harus mengakui bahwa kita memang terjebak Purbaya," tambanya.

Hendri juga mengatakan salah satu hal yang disorot dari sosok Purbaya itu adalah dia tidak akan peduli dengan yang lain, asalkan RI 1 atau Presiden Prabowo sudah tahu dan setuju dengan kebijakan yang dia buat.

"Mungkin hasil timnas kita lawan Arab Saudi pun akan dikomentari oleh Purbaya dan bisa viral juga itu nanti. Jadi ini fenomena media darling yang nggak biasa, mana ada Menteri Keuangan media darling, jarang terjadi," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI.

Berita Terkait

• Baca juga: Fenomena Baru! Pengamat Akui Gaya Koboi Menkeu Purbaya Menghipnotis Publik, Bikin Lupa Kantong Tipis
• Baca juga: Gaya Menkeu Purbaya Hadapi Menteri Bahlil Bicara 2 Isu: Penuh Data hingga Gak Malu Tinjau Ulang
• Baca juga: Mahfud MD Dukung Penuh Menkeu Purbaya Hadapi Luhut soal Potong Anggaran MBG Jika Tak Terserap

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita