Soal Raperda KTR, Pekerja Hiburan Unjuk Rasa ke DPRD DKI

"Karena itu, kami akan usulkan agar mereka dilibatkan langsung dalam pembahasan di Bapemperda," pungkas Yuke. 

Dorong Keseimbangan Kesehatan Publik

Yuke menamahkan, Ranperda KTR disusun untuk melindungi kesehatan masyarakat, tanpa mengabaikan keberlangsungan sektor usaha.

Substansi kebijakan tersebut, sambung dia, menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Bukan membatasi kegiatan ekonomi.

DPRD memahami kondisi perekonomian Jakarta yang masih berproses menuju pemulihan Pascapandemi Covid-19. Karena itu, setiap kebijakan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlangsungan usaha.

"Kami sangat memahami kekhawatiran itu. Kondisi ekonomi sekarang juga belum sepenuhnya pulih, lapangan pekerjaan sulit, dan usaha masih berjuang," ungkap Yuke.

"DPRD ingin proses itu berjalan transparan dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak," pungkas Yuke.

Berita terkait

• Baca juga: Pekerja dan Asosiasi Pengusaha Minta Larangan Merokok di Tempat Hiburan Dicabut dari Raperda KTR 
• Baca juga: Pansus DPRD DKI Rampungkan Pembahasan Raperda SJUT, Segera Dikirim ke Kemendagri
• Baca juga: Penolakan Raperda KTR Jakarta Menguat: Pedagang Keluhkan Dampak Ekonomi

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita