Purbaya Ogah Ikut Restrukturisasi Utang Whoosh, Jokowi di Solo: Transportasi Umum Bukan Cari Laba

“Itu karya terbaik. Harusnya ditambahin kereta cepatnya ke Surabaya Banyuwangi. Bagus buat rakyat program itu,” jelas Budi Arie saat ditemui di kediaman Jokowi, Jumat (24/10/2025).

Saat ditanya soal utang yang membelit proyek tersebut, Budi Arie enggan berkomentar lebih jauh.

Ia menyarankan agar persoalan teknis disampaikan oleh pihak yang lebih kompeten.

“Itu kan kajian sudah dilakukan. Kalau secara technical tanya yang berkompeten. Perhubungan dan pihak terkait,” terangnya.

Meski menuai kontroversi, ia menegaskan bahwa manfaat proyek Whoosh sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau saya melihatnya itu udah berguna buat masyarakat,” jelasnya.

Terkait isu utang, Budi Arie menilai hal tersebut sebagai bagian dari proses investasi.

Ia menolak anggapan bahwa persoalan utang harus dikaitkan dengan presiden yang menjabat saat proyek dimulai.

“Itu kan investasi (soal hutang). Enggak lah (mengaitkan dengan Jokowi),” tuturnya.

Mahud MD Sebut Ada Mark Up

Sementara itu, mengutip Wartakota, Mahfud MD mengungkap adanya dugaan mark up pada proyek Whoosh. Ia menyampaikan sejumlah kesaksian terkait awal mula proyek itu digagas Jokowi.

Eks Menko Polhukam (2019-2024) itu menyoroti keterangan ekonom Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, yang akhirnya mengkonfirmasi apa yang dulu sudah didengarnya dan terberitakan sejak 5 tahun lalu.

"Apa-apa yang dulu sudah terberitakan atau 5 tahun lalu sudah terberitakan luas, sekarang dikonfirmasi langsung," kata Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10?2025) malam.

Awalnya Mahfud menyambut baik dan mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang Whoosh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan, tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang kini mengelola KCIC bersama sejumlah BUMN strategis. 

"Saya mendukung Purbaya dalam hal ini. Jadi begini, ini masalahnya yang harus dicari secara hukum. Dulu pada awalnya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Whoosh ini adalah perjanjian G2G, atau government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia," ujar Mahfud.