Pemerintah Diminta Hati-hati Susun Aturan Tembakau, Partisipasi Publik Jadi Syarat Utama

Kekuatan sosiologis menjadi aspek penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh masyarakat luas.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL
EDWARD BICARA CUKAI ROKOK - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (20/3/2023). Edward kini menjabat Wamenkum, ia bicara soal aturan cukai rokok. 

Polemik ini dinilai berimbas pada ketidakpastian usaha di sektor tembakau, yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani, buruh, hingga pedagang kecil di berbagai daerah.

Berita Terkait

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved