Merahkan DPR, Massa Buruh Suarakan Sejumlah Tuntutan, Mulai dari Upah 2026 hingga UU Cipta Kerja
Aksi ini menjadi puncak dari rangkaian protes nasional terhadap berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai semakin merugikan kaum pekerja.
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Jaisy Rahman Tohir
TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Massa buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Aksi ini menjadi puncak dari rangkaian protes nasional terhadap berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai semakin merugikan kaum pekerja di tengah tekanan ekonomi global.
Saat mereka tiba, keberadaan massa aksi memenuhi jalur arteri Jalan Gatot Soebroto dari arah Semanggi menuju Slipi.
Hal itu membuat kendaraan diarahkan melintas di Jalur Busway.
Mengenakan atribut warna merah khas KASBI, massa buruh memulai long march dari Flyover Taman Ria Senayan menuju Gedung DPR RI sejak pukul 10.00 WIB.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan orasi oleh para pimpinan pusat dan perwakilan buruh dari berbagai wilayah.
-
Buruh Terjepit
Menurut Ketua Umum KASBI, Sunarno, kondisi buruh semakin terjepit akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan terakhir.
"Situasi tersebut diperparah dengan ketidakpastian ekonomi global dan tekanan inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat," ujarnya.
-
Sepuluh Tuntutan KASBI
Dalam aksinya, KASBI membawa 10 tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR RI.
Beberapa di antaranya merupakan isu lama yang belum terselesaikan sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.
Tuntutan pertama, KASBI mendesak pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh serta mencabut berbagai regulasi yang dianggap merugikan pekerja.
Kedua, KASBI menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar sedikitnya 15 persen dan penerapan upah layak nasional.
Selain itu, mereka meminta pemerintah menghapus sistem kerja kontrak, outsourcing, serta praktik pemagangan dan kemitraan palsu yang kerap dialami pekerja di sektor aplikasi transportasi daring.
-
Perlindungan Buruh Perempuan dan Migran
KASBI juga menyoroti nasib buruh perempuan dengan menuntut pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
Selain itu, mereka meminta disediakannya day care murah dan berkualitas, serta ruang laktasi di setiap tempat kerja.
KASBI juga menuntut pemerintah untuk menjamin hak-hak buruh di sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan, yang dinilai masih menghadapi diskriminasi dan minim perlindungan keselamatan kerja.
-
Soroti Isu Global dan Harga Kebutuhan Pokok
Dalam pernyataannya, KASBI turut menyinggung isu solidaritas internasional dengan mendesak pemerintah melindungi buruh migran dan pekerja perikanan melalui ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188.
Mereka juga menuntut pemerintah menekan harga sembako, BBM, listrik, dan tarif tol yang terus melonjak dan menambah beban hidup rakyat.
“Kami juga menyerukan agar pemerintah menghentikan represi terhadap gerakan rakyat, membebaskan seluruh tahanan aksi, serta menolak perang, blokade ekonomi, dan genosida yang menimpa rakyat Palestina,” tegas Sunarno.
Aksi hari ini disebut menjadi momentum konsolidasi gerakan buruh di tengah meningkatnya beban hidup masyarakat.
KASBI menegaskan, perjuangan mereka tidak hanya untuk kepentingan anggota serikat, tetapi juga untuk menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.
-
Revisi Aturan
Sunarno menekankan bahwa DPR dan pemerintah harus segera melakukan revisi menyeluruh terhadap regulasi yang ada agar lebih berpihak kepada pekerja.
“Tugas kita, kaum buruh, adalah mendesak DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang yang benar-benar menjamin kepastian kerja dan kesejahteraan buruh,” tegasnya.
Lebih jauh, Sunarno mengungkapkan bahwa kesenjangan antara upah dan biaya hidup semakin melebar.
Menurutnya, upah yang diterima mayoritas buruh setiap bulan tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sewa tempat tinggal, pendidikan anak, dan biaya kesehatan.
“Artinya apa? Gaji yang kita terima tidak cukup untuk hidup layak. Buruh bekerja keras setiap hari, tapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup riil sehari-hari,” serunya disambut sorak dukungan peserta aksi.
-
Berita Terkait
Baca juga: Demo Buruh di Depan DPR, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute: Ini Daftar Lengkapnya
Baca juga: Jadwal Demo Hari Ini Kamis 30 Oktober, Buruh dan Guru Suarakan Aspirasi di Lokasi Berbeda
Baca juga: Buruh dan Ojol Geruduk Kedubes AS di Jakarta, Desak Hentikan Genosida di Gaza
Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita
| Demo Buruh di Depan DPR, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute: Ini Daftar Lengkapnya |
|
|---|
| MKD Putuskan Sanksi Non Aktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni: Terimakasih Hakim yang Hukum Saya |
|
|---|
| Seputar Putusan MKD DPR: Sahroni Kena Sanksi, Tangis Uya Kuya, Dugaan Staf Tulis Komentar Positif |
|
|---|
| Jadwal Demo Hari Ini Kamis 30 Oktober, Buruh dan Guru Suarakan Aspirasi di Lokasi Berbeda |
|
|---|
| Gaya Koboi Menkeu Purbaya Keluar Lagi, Ketua Komisi XI DPR RI Kena Sekak: Bodo Amat! |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/BURUH-MERAHKAN-DPR.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.